Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengangkat masalah Kashmir di UNGA; mengungkapkan harapan untuk “perdamaian abadi”.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pertemuan tingkat tinggi di UNGA pada 20 September 2022. (Foto: Twitter/@RTErdogan)

New York: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengangkat masalah Kashmir selama pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa. Erdogan mengatakan India dan Pakistan tidak dapat mewujudkan perdamaian di Kashmir bahkan setelah 75 tahun merdeka.

Dalam pidatonya sebelum pertemuan tingkat tinggi, Presiden Turki menyatakan harapan untuk “perdamaian abadi” di wilayah tersebut. “India dan Pakistan, setelah menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan mereka 75 tahun yang lalu, masih belum membangun perdamaian dan solidaritas di antara mereka sendiri. Itu sangat disayangkan. Kami berharap dan berdoa agar perdamaian dan kemakmuran yang adil dan langgeng akan terwujud di Kashmir,” kata Erdogan, seperti dikutip PTI.

Presiden Turki telah membahas masalah Kashmir dalam waktu kurang dari seminggu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Jumat di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand, Uzbekistan. Dalam pertemuan ini, PM Modi dan Erdogan meninjau hubungan bilateral kedua negara.

Baca juga: India memperingatkan Turki untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka setelah komentar Erdogan tentang Kashmir di parlemen Pakistan.
Turki khususnya adalah sekutu dekat Pakistan. Penyebutan Erdogan juga merujuk pada masalah Kashmir dalam pidato UNGA sebelumnya. Hal itu menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara New Delhi dan Ankara. India menyebut komentar Turki sebelumnya tentang Kashmir “tidak dapat diterima”.
Tahun lalu, selama pertemuan Majelis Umum PBB, Erdogan menyebutkan resolusi AS tentang Kashmir. Hebatnya, Turki adalah satu-satunya negara setelah Pakistan yang membawa Kashmir ke dalam 193 anggota UNGA. Sementara itu, pada tahun 2020, Presiden Turki menggambarkan situasi di Kashmir sebagai “masalah yang membara”. dia juga mengkritik upaya India untuk menghapus status khusus Kashmir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *