Pemerintah memprakarsai kebijakan untuk mengembangkan talenta digital: Menteri

Diprediksi pada tahun 2030, akan terjadi kekurangan 47 juta talenta digital di kawasan Asia Pasifik. Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital setiap tahun. Untuk itu, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah

Jakarta (Antara) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanga Hartarto membenarkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa kebijakan untuk mendukung pengembangan talenta digital.

“Diperkirakan pada 2030 akan terjadi kekurangan 47 juta talenta digital di kawasan Asia-Pasifik. Saat ini, Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital setiap tahun. Untuk itu, pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan,” ujarnya. dalam sebuah pernyataan resmi.Dilaporkan di sini pada hari Jumat.

Dia mencatat, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN, mencapai US$70 miliar.

Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi US$330 miliar pada tahun 2030. Dengan peningkatan pesat ini, kebutuhan akan talenta digital, navigator utama untuk menggerakkan ekosistem digital, juga diperkirakan akan tumbuh. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong pengembangan talenta dan infrastruktur digital melalui berbagai kebijakan, jelas Menkeu.

Berita terkait: DEMM G20: Indonesia dan Argentina jajaki kerjasama TIK

Salah satu kebijakan yang dicanangkan pemerintah adalah program kartu prakerja digital komprehensif untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan dengan memberikan bantuan keuangan.

Hartarto mengungkapkan nilai manfaat kartu prakerja sebesar Rp 355 juta per orang dan program ini menargetkan lebih dari 13 juta penerima manfaat dari 514 wilayah dan kota.

Pemerintah juga telah menjadikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan di semua tingkatan. TIK juga akan digunakan untuk meningkatkan riset dan inovasi digital, khususnya untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM) dan start-up, selain untuk mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi digital yang inovatif. ditambahkan.

READ  Kantor Berita Emirates - Expo 2020 Dubai, platform internasional utama yang menekankan nilai-nilai solidaritas dan kerja sama: Duta Besar UEA untuk Indonesia

Berita terkait: Jokowi mendorong UKM Papua untuk bergabung dengan platform ekonomi digital

Lebih lanjut, Hartarto menjelaskan, pemerintah juga berupaya memperluas konektivitas dengan membangun infrastruktur digital, mulai dari jaringan serat optik Palapa Ring, base transceiver station (BTS), satelit multifungsi Satria di pulau-pulau yang relatif kecil, serta memperluas jangkauan 4G dan 5G. membangun pusat data nasional di sejumlah lokasi strategis.

Percepatan digitalisasi juga menjadi salah satu agenda utama kepresidenan G20 Indonesia untuk mendorong pencapaian nyata bagi transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hartarto mengatakan literasi digital juga akan menjadi bagian dari tujuan ASEAN dalam bentuk Digital Economy Framework, yang diharapkan dapat didorong oleh kepemimpinan Indonesia dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 2023.

Berita terkait: DEMM G20 mencapai konsensus pada tiga versi DEWG

Berita terkait: Menkeu adakan pertemuan bilateral untuk membahas 3 isu kerjasama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *