Menciptakan “komunitas pajak” diperlukan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia

Ada banyak faktor di Indonesia yang dapat mendukung kinerja penerimaan pajak secara berkelanjutan untuk mendorong pembangunan. Ini termasuk pertumbuhan PDB yang stabil dalam jumlah sedang, ketersediaan ekonomi berbasis konsumsi dan kelas menengah, arus investasi yang layak, bonus demografi (di mana populasi usia produktif lebih besar daripada populasi tidak produktif), dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan untuk konsistensi pertumbuhan pendapatan per kapita.

Sayangnya, tidak semua elemen tersebut diubah menjadi kemampuan untuk memobilisasi pendapatan dalam negeri. Dengan rasio pajak terhadap PDB yang tidak pernah mencapai lebih dari 12% selama dekade terakhir, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kinerja terendah di kawasan Asia Pasifik. Pandemi COVID-19 telah menambah tekanan tambahan, menyebabkan rasio pajak terhadap PDB turun menjadi 8,3%.

Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini, seperti bauran pajak yang tidak seimbang, tenaga kerja informal dan ekonomi bayangan, serta pengeluaran pajak yang tinggi. Pemerintah telah bangkit untuk menghadapi tantangan tersebut. Berbagai perbaikan dari segi hukum, kebijakan dan administrasi terus dilakukan.

Namun, satu aspek penting mungkin telah diabaikan dalam berbagai tindakan ini, yaitu tidak adanya “komunitas pajak” di Indonesia. Masyarakat pajak, dalam hal ini, mengacu pada masyarakat yang sepenuhnya sadar dan terinformasi dengan baik tentang pajak.

Perlunya meningkatkan komunitas pajak di Indonesia

Sangat mungkin bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya peran pajak disebabkan oleh sejarah keuangan Indonesia. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami banyak kemakmuran di sektor sumber daya alam. Meskipun kepentingannya telah berkurang, berkat-berkat ini menambah kuat pendapatan negara. Dengan demikian, hal itu juga memperlambat kebutuhan mendesak akan reformasi perpajakan dan melemahkan promosi kesadaran pajak masyarakat.

Tingkat partisipasi dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Pada tahun 2020, wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 42,4 juta. Angka ini sekitar 32% dari total tenaga kerja Indonesia yang berjumlah 130 juta orang. Menariknya, 13,8 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar diwajibkan untuk menyampaikan SPT secara riil.

READ  Mengaum di Lingkaran Dunia - Editorial

Ini menunjukkan dua hal. Pertama, banyak pihak yang belum masuk ke sistem dan tidak terdeteksi radar pihak berwenang. Kedua, bahkan jika mereka terdaftar, mereka tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan mereka, bahkan dalam kewajiban yang paling sederhana untuk mengajukan pengembalian pajak mereka.

Selain itu, tenaga ahli perpajakan di Indonesia sangat terbatas dan sebagian besar bekerja untuk pihak berwenang. Pada tahun 2020, hanya ada sekitar 5.500 penasehat pajak yang terdaftar di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta berarti bahwa satu penasehat pajak harus melayani sekitar 48.000 penduduk.

Singkatnya, tulang punggung sistem perpajakan yang ideal, yang membutuhkan interaksi yang masif, terinformasi, dan berimbang antar pemangku kepentingan, belum dapat diterapkan.

Melihat persoalan mendasar di atas, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Program edukasi perpajakan seperti early tax incorporation, launching tax magazine, peningkatan peran petugas penerbit pajak, dan perayaan Hari Pajak Nasional telah dilaksanakan sejak 2016. Apalagi ada kerjasama dengan tax center universitas.

Namun, hampir tidak mungkin bagi otoritas pajak untuk terbang sendiri dalam upaya mereka menciptakan sistem pajak yang sempurna. Sulit juga untuk memetik manfaat dari program-program ini dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kami di DDTC berinisiatif untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan komunitas pajak.

Kontribusi DDTC terhadap terciptanya komunitas pajak di Indonesia

Sejak berdirinya, DDTC selalu menyadari sepenuhnya bahwa penasehat pajak adalah profesi yang mulia dan terhormat (Kantor Nobile). Itu Kantor Nobile Konsep tersebut muncul dari asumsi bahwa pada hakekatnya profesi tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berfokus pada bagaimana menyumbangkan atau mengabdikan keahliannya untuk tujuan perpajakan.

Melihat realitas kondisi di Indonesia, DDTC berperan aktif dalam mendorong pendidikan perpajakan yang komprehensif dan sistem perpajakan yang lebih baik bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam hal menghilangkan asimetri informasi di masyarakat.

READ  Menko Perekonomian: Indonesia meratifikasi Comprehensive Economic Partnership Agreement 2022 | perdagangan dunia

DDTC membawa pendapatan yang signifikan dari layanan profesional kami kepada komunitas pajak Indonesia dan semua pemangku kepentingan di sektor pajak. DDTC sangat percaya bahwa siklus berulang ini lebih dari sekadar aspek komersial dan oleh karena itu kami akan meletakkan dasar bagi ekosistem pajak yang ideal.

Tampilan DDTC Gratis Bisnis lebih dari sekadar CSR atau layanan profesional gratis. Sementara itu, Gratis Berakar pada visi dan misi perusahaan DDTC, terlepas dari kelebihan dan kekurangan kegiatan tersebut. Saat ini, DDTC berisi setidaknya tiga kelompok: Kegiatan yang berkaitan erat dengan kepentingan amalYakni, berbagi ilmu perpajakan, pemberian beasiswa dan sponsorship, serta menjalin hubungan baik dengan lingkungan akademik.

Penghargaan ITR Asia Pacific Asia Pro Tax Bono Award yang baru-baru ini diterima oleh DDTC merupakan insentif bagi kami untuk terus berkontribusi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan DDTC selama ini dalam mengejar tujuan bersama pendidikan pajak yang komprehensif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *