Indonesia berupaya menerapkan pajak karbon pada April 2022

Pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022, tetapi (pemerintah) masih mengikuti peta jalan karbon tentang perubahan iklim.

Jakarta (Antara) – Menteri Keuangan Indonesia mengatakan pemerintah mengupayakan pajak karbon sebesar 30 rupee per kilogram setara karbon dioksida (C02e) atas emisi yang melebihi batas per 1 April 2022.

“Pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, tetapi (pemerintah) mengikuti roadmap karbon perubahan iklim,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur tentang pengenaan pajak karbon yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan.

Menkeu mencatat bahwa pajak karbon merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai dengan target Nationally Determined Contributions (NDC).

Berita terkait: Undang-undang perpajakan untuk mengurangi emisi karbon, mendorong ekonomi hijau: Pemerintah

Dia mengatakan pajak akan diperkenalkan secara bertahap dan akan disesuaikan agar sesuai dengan perdagangan karbon sebagai bagian dari peta jalan ekonomi hijau untuk mengurangi dampak pada bisnis sekaligus mengurangi emisi karbon.

“Ide dasarnya adalah kita menyadari bahwa karbon memiliki nilai ekonomi, maka kita akan mengenakan pajak karbon melalui mekanisme cap-trade dan pajak,” kata Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara.

Dia menginformasikan bahwa pada tahap pertama pada tahun 2021, pemerintah akan mengembangkan mekanisme perdagangan karbon dan pada tahun 2022 hingga 2024, pajak akan diterapkan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU), berdasarkan mekanisme cap and tax.

Ia menambahkan, mulai tahun 2025 dan seterusnya, perdagangan karbon akan dilaksanakan sepenuhnya dan sektor pajak karbon akan diperluas secara bertahap, sejalan dengan kesiapan sektor tersebut.

Berita terkait: Pengawas Keuangan mengharapkan komunikasi yang transparan tentang pajak karbon

READ  Para menteri mengatakan ASEAN membutuhkan lebih banyak dana Sabuk dan Jalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *