oleh

Usai Covid19, Banyak Perangkat Daerah Masuk Penjara?

Penyebaran covid19 belum mereda. Kenaikan kasus positif hingga kematian terus bertambah. Masyarakat pun masih harus terus mengurung diri di rumah lebih lama agar virus ini tak makin menjadi.

Pemerintah sekuat tenaga memberikan subsidi dan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Banyak jenis bantuan yang kini dikucurkan pemerintah untuk menyasar semua lapisan masyarakat.

NAMUN, hampir dua bulan masyarakat mengurung diri di rumah, hingga kini masih terdengar banyak keluarga yang belum mendapatkan bantuan, satu rupiah atau sebiji beras pun.

Yang mencengangkan, dari penelusuran di lapangan, keterlambatan atau ketiadaan bantuan itu mayoritas karena faktor kesengajaan. Ada karena faktor politis, dendam masa lalu juga karena oknum berjiwa garong.

Banyak kasus, jika perangkat daerah sengaja tidak memberikan bantuan karena alasan mengada-ada. Sebaliknya ada keluarga yang diberikan bantuan lebih dari yang seharusnya dengan alasan dibuat-buat.

Ada juga, bantuan diberikan namun sudah ‘dikebiri’ terlebih dahulu. Ini banyak terjadi untuk bantuan kepada para orang tua, janda atau keluarga miskin yang kurang pendidikan.

Berlebihan? Miris? Itulah fakta yang terjadi di lapangan. Silakan telusuri, jejak digital berseliweran sebagai pembukti.

Memang, bantuan seperti ini sedari awal sangat berisiko penyelewengan. Anggaran bantuan ini habis terpakai, tak bisa terlacak dan diawasi maksimal.

Penyaluran beras, gula atau pendirian dapur umum makanan siap sangat riskan penyelewengan. Bayangkan ketika di situ ada oknum atau kumpulan orang berjiwa garong tanpa nurani.

Apalagi, saat bersamaan, masyarakat sudah terhimpit rasa lapar dan kekurangan pangan. Tak lagi mempedulikan jumlah yang diterima, asalkan perut terisi untuk sekadar bertahan hidup.

Presiden dan Kapolri sedari awal juga sudah memberikan peringatan keras, bahkan dengan ancaman hukuman yang bikin bergidik untuk mereka yang menjadi pengkhianat bangsa. Mencari kesempatan dalam kehimpitan.

Toh, hal itu masih terjadi. Para oknum ini tahu, lebih banyak masyarakat yang bisa dikelabui. Ini belum bicara tentang tingkatan lebih di atas. Yang mencitrakan bantuan ini sebagai utang budi untuk kepentingan politik.

Sudah saatnya para penegak hukum bergerak lebih gesit. Masyarakat juga harus lebih kritis. Mungkin pandemi covid-19 ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap gerombolan garong tanpa nurani.

Ketika virus corona mulai menyerang, banyak narapidana yang dilepaskan atas karena pertimbangan kemanusiaan. Sebaliknya, usai wabah Covid19 nanti, mungkin banyak juga yang akan masuk penjara karena menjadi pengkhianat kemanusiaan.  

Wallahualam…

Penulis Rizka Alvira

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed