oleh

Landjar Jr Imbau Pemkab Boltim Bantu Warga Luar Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengeluarkan aturan yang ketat terkait penanganan penyebaran Covid19.

Akibat dari aturan tersebut, banyak orang luar Boltim yang mengalami masalah ekonomi, termasuk aktivitas perdagangan, perkebunan dan lainnya.

Pengawasan ketat yang diterapkan Pemkab, membuat aktivitas perdagangan di Boltim sangat terganggu, termasuk daerah-daerah yang bersebelahan langsung dengan Kabupaten  Boltim.

Banyak warga luar yang memiliki usaha atau lahan perkebunan di wilayah Boltim, terhalang aktivitas mereka untuk bekerja.

Melihat hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, Fuad S. Landjar, Putra Bupati Boltim Sehan Landjar, turut prihatin akan nasib yang dialami warga sekitar Boltim.

Menurutnya, ada baiknya Pemkab Boltim memberikan bantuan sosial kepada warga luar daerah yang beraktivitas di Boltim.

“Saya kira Pemkab Boltim harus memperhatikan warga yang memiliki aktivitas pertanian atau perkebunan di Boltim. Karena mereka terhalang pembatasan aktivitas atas kebijakan daerah,” kata Landjar junior.

Dia menyebut, yang dia ketahui banyak warga Kotamobagu, Minahasa Raya bahkan warga Manado yang memiliki lokasi perkebunan di Boltim. Dan mereka mungkin bisa mendapat perhatian dari Pemerintah.

“Wilayah mereka berbatasan langsung dengan kita, tapi sekarang tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, pastinya hal ini memberi dampak bagi perekonomian mereka,” kata dia.

Lanjut Fuad, tentu saja merupakan kewenangan penuh Pemda dalam mengeluarkan kebijakan terkait pemberitaan bantuan terdampak Covid19.

Namun dengan tetap memperhatikan semua regulasi yang ada, warga luar daerah yang terdampak ekonomi sementara mereka turut membayar pajak di Boltim.

“Saya kira jika memang mereka berpendapatan menengah ke bawah, tidak ada salahnya mendapat bantuan dari pemerintah. Bagaimanapun, mereka juga tetap bayar pajak di Boltim, dan sekarang mereka terhalang aktivitas karena tinggal di luar Boltim,” tambah Fuad.

Menurutnya, pihak legislatif akan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemkab terkait penanganan Covid19, baik di bidang kesehatan maupun pembentukan jaring pengaman sosial.

“Kami dari legislatif akan mendukung penuh pemerintah daerah jika akan melakukan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid19. Selama itu pelaksanaannya secara transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kunci Ketua DPRD termuda di Sulut ini.

Penulis : Dacko Timpal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed