oleh

Menteri Gobl*k Atau Bupati tak Tahu Aturan?

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bakal mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

Namun karena proses pencairan yang panjang dan berliku membuat Bupati Bolmong Timur, Sehan Landjar naik pitam.

Di hadapan media, Landjar memprotes sistem birokrasi dan administrasi yang panjang dan membuat masyarakat sulit mengurusnya.

“BLTnya kapan? masih mau buka rekening-rekening inilah, kriteria ini, kriteria macam-macam,” kata Landjar.

Padahal kata Landjar, dalam situasi Covid19 ini, negeri sudah susah tapi para menteri tidak tanggap dengan situasi. Kata Landjar, mereka tidak mau mengalah dan merasa benar sendiri.

“Negeri sudah mau bangkrut, tapi menteri-menteri masih pada ngeyel semua,” tambahnya.

Menurutnya, karena BLT diambil dari Dana Desa jadi prosesnya panjang, karena penerimanya diharuskan membuka rekening baru.

“Semua harus ada rekening, lalu kalau ada 4.700 kepala keluarga, apakah bank memiliki buku tabungan sebanyak begitu, gobl*k itu, ngeyel itu menteri,” tegas Landjar dengan nada kecewa.

Dia menambahkan, sebagai Bupati dirinya bingung saat akan membagi bantuan sembako kepada warganya.

“Yang BLT ini lapar, dia tidak tahu mau makan apa karena dia yang paling miskin sekarang. Uangnya tidak tahu mau dikucurkan kapan,” tanya Landjar.

Landjar kemudian menantang Menteri Jokowi dengan menyebut apakah mereka lebih hebat dari seorang bupati.

“Emangnya menteri-menteri itu semuanya lebih hebat dari bupati. Makanya saya selalu bilang jangan men-generalisir bahwa seakan-akan semua kepala daerah itu garong,” tantangnya.

Harusnya kata Sehan Landjar, menteri jangan hanya bicara tapi dialog sama kepala daerah. Karena para bupati/walikota yang tahu rakyatnya.

“Para Menteri jangan cuma ngomong, dialog dong sama para bupati,” pungkasnya.

Menteri Sosial, Juliari Batubara menanggapi kemarahan Landjar, justru menuding bupati tersebut tak paham aturan. Menurutnya pemerintah pusat menyalurkan BLT harus melalui mekanisme dan data yang jelas agar bantuan tepat sasaran.

“Dia hanya berpikir Boltim sudah gitu, Pusat harus memikirkan seluruh masyarakat se Indonesia. Memang tidak mudah. Makanya tidak usah ribut-ribut, tidak ada yang ingin keadaan begini,” kata Batubara.

Batubara bahkan meminta Landjar mempelajari Surat Edaran nomor 11 tahun 2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Data Non DTKS dalam Pemberian bantuan Sosial. Surat itu dikeluarkan KPK pada 21 April 2020.

Diketahui, Menteri Sosial, Juliari Batubara menyebut bantuan sebesar Rp600 ribu yang akan diberikan selama 3 bulan, dan penerimanya hanya diberikan kepada warga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos.

“Hanya yang tercatat di data kami yang akan diberikan. Kemensos juga akan melibatkan pemerintah daerah untuk kemungkinan adanya data tambahan,” kata Batubara.

Penerima program BLT ini adalah mereka yang  belum sekalipun menerima bantuan sosial lainnya, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja.

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Itu bukti kalau negara ini gaduh dan carut marut, tdk tau apa camat, bupati, dan menteri tdk tau aturan atau atasannya yg ngumbar janji, kampanye sdh selesai, janji2 palsu sdh expire, rakyat sdh muak, kacau dan parah

News Feed