oleh

Dilema Pemerintah, PHK Massal tak Terhindarkan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) makin mengganas. Sudah tiga pekan, tajuk utama semua media mainstream dan media sosial menyajikan tema seputar Covid19.

Pemerintah pusat bahu membahu dengan pemerintah daerah melakukan segala daya upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona jenis baru ini.

Kebijakan #DiRumahAja menjadi imbauan bertendensi ‘pemaksaan’ demi keselamatan bersama.

Kini, semua provinsi di Indonesia yang sudah dimasuki virus mahkota ini, bak kota mati. Lalulintas lengang, perkantoran dan sekolahan kosong, pusat perbelanjaan sunyi.

Keputusan pemerintah menerapkan Social Distancing (kini diganti Physical Distancing) dianggap sudah tepat untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Namun, meski hal itu sudah diterapkan, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, positif hingga orang yang meninggal akibat Covid19 terus berlipat dalam deret kali.

Pemerintah bahkan memperpanjang masa darurat bencana Covid19 hingga akhir Mei 2020.

Keputusan itu otomatis akan memperpanjang masa karantina mandiri masyarakat di dalam rumah.

Imbasnya, pemerintah bakal menghadapi dilema, dipertemukan dengan masalah baru yang tak kalah urgen dan krusial. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal.

Imbas pemberlakuan Physical Distancing, banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup usahanya karena lesunya tingkat pembelian.

Sejumlah perusahaan terpaksa memotong gaji karyawan, karena pemasukan dan pengeluaran dirasa sudah tak seimbang. Dalam ‘rapat dadakan’ banyak perusahaan sudah memberitahu karyawan, untuk bersedia dibayar setengah gaji.

Bukan hanya itu, para karyawan juga diingatkan untuk bersiap tidak menerima gaji atau di-PHK jika usaha tak kunjung beroperasi.

Ini belum bicara jutaan pekerja di sektor transportasi, termasuk para pengendara berbasis aplikasi daring.

Pun dengan pengemudi antar wilayah yang kini harus ‘istirahat’ karena penutupan wilayah dan minimnya penumpang/orderan. Juga dengan pekerja swasta lain yang berkaitan dengan keramaian.

Jika benar di-PHK, mereka akan menyusul para tukang, buruh atau pekerja harian yang lebih dulu terdampak dan kini sehari makan, sehari puasa.

Seiring waktu berjalan menghadapi situasi ini, persediaan bahan makanan masyarakat makin menipis. Keuangan terus tergerus, utang tambah menumpuk.

Hal kontras, belum ada kejelasan kapan keganasan virus ini akan berakhir. Prediksi para ilmuwan yang menyebut virus mereda enam bulan hingga setahun mendatang, menambah pahit dan getir membayangkan situasi yang akan terjadi.

Belum lagi pihak perbankan dan leasing yang ‘membangkang’ dengan mengedarkan imbauan pembayaran seolah mengabaikan instruksi Presiden Jokowi soal kredit. Meski bisa dipahami, itu juga adalah langkah mempertahankan ‘kelangsungan’ bisnis dan hidup pekerjanya.

Masyarakat mulai resah, kemana nanti akan mengeluh jika keluarga yang berdiam di rumah mulai kelaparan.

Makin memprihatinkan, tak lama lagi sebagian besar masyarakat akan dihadapkan dengan bulan Ramadan dan semester baru sekolah/universitas. Tentunya, hal itu berkaitan dengan duit, duit, duit.

===

PEMERINTAH pasti sudah memikirkan hal ini, sembari melihat perkembangan dan masukan para ahli cendekia. Itu termasuk imbas dan implikasi turunan akibat dampak sosial setiap keputusan.

Bisa jadi, opsi karantina mandiri, physical distancing hingga lockdown terpaksa harus diakhiri, walaupun masyarakat tak berharap hal ini terjadi.

Kemungkinan terburuk, pemerintah terpaksa mengambil langkah ekstrem, membiarkan ‘seleksi alam’ yang bertujuan membentuk herd immunity, meski risikonya sangat besar.

Memang tak bisa dipungkiri, kini pemerintah menghadapi dilema teramat riskan dan rumit. Bak makan simalakama, setiap keputusan, jutaan nyawa yang dipertaruhkan.

Semoga semua keputusan pemerintah berdasar pertimbangan dan kajian super matang serta direstui Yang Maha Kuasa.

Aamiin…

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed