oleh

Sedih, Dia Bukan Jokowi yang Dulu

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode ke dua, sudah memasuki setengah tahun pertama. Kini dia berganti wakil, Ma’ruf Amin dengan mayoritas menteri yang baru.

Praktis hanya beberapa yang dipertahankan karena profesional dan kinerjanya. Basuki Hadimuljono, Retno Marsudi, Sri Mulyani, Budi Karya Sumadi dan sang mentor, Jenderal ahli strategi, Luhut Binsar Panjaitan. Sisanya, masih orang-orang partai politik.

Waktu pelantikan kabinet baru, publik mempertanyakan sejumlah nama yang dinilai publik kinerja baik, tapi tak terpilih lagi. Sebut saja, Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan. Tapi publik agak maklum, Jokowi tersandera janji jatah-jatahan saat bargaining koalisi.

Tapi enam bulan berjalan, Jokowi terlihat agak berbeda. Bukan seperti Jokowi yang dulu. Banyak hal yang membuat publik mengernyitkan dahi, ketika sejumlah hal terkuak.

Mari kita tinjau lebih dalam…

Hal mengejutkan pertama ketika Ketua Nahdlatul Ulama Agil Siraj, mengungkapkan kekecewaannya. Dengan gamblang, Siraj menyebut Jokowi hanya menebar janji manis ketika ingin menggaet suara nahdliyin. Ketika telah menjadi pemenang, semua janji itu tak ditepati. Hal ini tentang janji kucuran dana kredit murah 1,5 T untuk pengembangan UMKM warga Nahdliyin.

Berikutnya, entah apa yang terjadi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani tiba-tiba membuka pesan Jokowi soal tunjangan untuk pengangguran atau kartu pra kerja. Mulyani bahkan menyebut dirinya sakit perut terbahak ketika mendapat arahan itu. Mencari 10 T untuk 2 juta orang. Sri Mulyani tahu hal itu sebuah kemustahilan dan semata janji kampanye untuk meraih suara.

Selanjutnya, ketika pembahasan UU KPK yang baru, publik mempertanyakan banyak poin yang seakan melemahkan KPK. Demo dan suara masif di media sosial, tak banyak artinya. Jokowi tak bisa berbuat apa-apa menghadapi parpol koalisinya.

Sama halnya dengan Undang-undang CILAKA, yang kemudian diganti namanya. Terlalu banyak poin atas nama investasi yang menguntungkan para kapitalis, namun merugikan tenaga kerja.

Hal lain, ketika periode pertamanya, Jokowi menyebut anak-anaknya tak tertarik dengan politik. Kata Jokowi, mereka fokus membesarkan usahanya. Namun, entah kenapa, tiba-tiba anak dan menantunya kini getol mencari dukungan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Tak salah memang, itu adalah hak demokrasi setiap orang, namun…

Masih ada lagi. Dulu semenjak jadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta dan Presiden periode pertama, Jokowi menjadi media darling. Banyak pewarta dan pegiat media sosial tertarik bicara tentang dirinya.

Tapi kini, apa maksudnya, ada dana 70 miliar khusus untuk membayar para influencer. Selain promo pariwisata, untuk pencitraan dan menangkal haters di media sosial, termasuk pengkritik yang objektif?

Terakhir namun terparah, ada dua hal yang akan menjadi bom waktu periode ini. Pertama adalah soal bagi-bagi jabatan. Sangat terasa, periode ini Jokowi seperti tersandera dan harus membagi-bagi jabatan. Bukan hanya menteri, tapi sejumlah komisaris dan direksi BUMN.

Selanjutnya, apa lagi kalau bukan ibukota baru. Bagi publik yang berpikir jernih, rasanya dalam empat tahun tersisa, pemindahan ibukota baru hanya sebuah mimpi belaka. Pembangunan infrastruktur dan pemindahan pegawai pusat, bukan semudah membalik telapak tangan.

Jokowi terkesan memburu mencatatkan namanya dalam sejarah, sebagai presiden yang memindahkan ibukota. Optimis harus, tapi bukan berpikir seperti penyihir.

Apalagi kini sudah mulai menggadang nama sebagai Kepala Badan Otorita Ibukota Baru. Hal yang masih terlalu jauh. Mengumumkan itu, justru akhirnya berakibat warga Kalimantan sendiri merasa dianaktirikan.

Bagaimana jadinya, presiden dan mayoritas parlemen berikut tak setuju dengan konsep Ibukota baru? Berapa banyak anggaran yang terbuang sia-sia?

Terlalu fokus ke ibu kota baru, justru membuat hal lain terlupakan. Memang optimis dan mimpi terlalu tipis bedanya untuk Jokowi.

Bukankah saat janji kampanye 2014, Jokowi sangat optimis mencapai Pertumbuhan Ekonomi 7 persen? Nyatanya selama lima tahun, bergerak dari PE 5,5 persen saja agak berat.

Tak cukup itu, kini pemerintah melempar target nol persen kemiskinan di tahun 2024, akhir periode Jokowi. Masuk akal? Hal ini justru membuat garis di dahi publik makin kentara. Janji-janji itu sangat mustahil.

‘Namanya juga target’, begitu kalimat ngeles yang sudah disiapkan pemerintah dari sekarang…

Mungkin publik kini hanya bisa bernyanyi lagu ‘Salah Apa Aku’ milik ILIR7. ‘Entah apa yang merasukimu…’ (sambil bertik tok ria).

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed