oleh

Hati-hati, Caleg Dilarang Pasang Gambar di Mikro dan Medsos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulwesi Utara, mengeluarkan larangan caleg untuk memasang stiker dalam bentuk apapun di fasilitas publik.

Fasilitas publik yang dimaksud adalah angkutan umum seperti mikrolet, dan juga angkutan umum pelat kuning lainnya seperti bus antar kota.

Anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan menyebut, larangan penggunaan fasilitas publik bukan hanya di mikrolet saja, tapi juga di semua mobil pelat kuning.

“Untuk diketahui bahwa mikrolet itu fasilitas publik jadi tidak bisa. Bukan cuma kendaraan umum, tapi juga semua fasilitas publik yang ada, termasuk tiang-tiang listrik, dan rambu lalu lintas,” katanya kepada media.

Lanjutnya, kalau stiker one way dipasang di mobil pribadi pelat hitam, itu sah-sah saja.

“Silahkan saja caleg memasang di mobil pribadi pelat hitam,” ujarnya.

Untuk peringatan awal, Poluan mengatakan bahwa pihaknya hanya menegur saja, supaya yang bersangkutan mencabutnya sendiri.

“Untuk saat ini kami hanya memperingati supaya dicabut sendiri. Kalau memang tidak dilepas, kami akan minta bantuan ke Dinas Perhubungan untuk mencabutnya,” pungkasnya.

Diketahui, di Kota Manado sejak pemilu 2009, stiker one way menjadi sarana memperkenalkan diri seorang caleg untuk bisa dikenal publik.

Apalagi caleg yang bukan public figure, karena kurang dikenal masyarakat, maka cara tercepat adalah dengan memasang stiker one way di kendaraan umum.

“Kalau pasang di Mikro bisa cepat dikenal orang. Karena mikrolet tiap hari berjalan mengikuti jalur trayek mereka,” kata Stanly salah satu caleg di Kota Manado.

Stanly mengaku membayar sopir mikrolet tiap bulan untuk memasang posternya, dan mobil yang dipasang adalah trayek Malalayang-Pasar 45 dan Kampus-Pasar 45.

“Kebetulan saya caleg Dapil Malalayang Sario, jadi saya pasang di mikrolet jalur tersebut,” akunya.

Ditambahkannya, dengan memasang stiker one way di mobil mikrolet, bisa sedikit membantu sopir untuk mendapatkan uang tambahan.

Selain di fasilitas publik, Bawaslu juga melarang berkampanye melalui akun media sosial (medsos), khususnya akun pribadi.

Untuk parpol sudah diberikan maksimal 10 akun media sosial, dan itu bisa digunakan oleh semua caleg sesuai dengan partainya.

“Untuk caleg tidak boleh lakukan kampanye di medsos. Itu sudah ditegaskan dalam aturan akun pribadi, dimana seorang caleg tidak memiliki konten kampanye,” kata ketua KPU RI, Arief Budiman.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed