oleh

Panwaslu Akui Salah Sematkan Status Koruptor Caleg

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, Ruslan Husaen mengakui pihaknya salah menyematkan status mantan koruptor terhadap seorang bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg).

Menurutnya, salah satu Caleg Morowali Utara terlibat tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi seperti yang dikirimkan ke Bawaslu.

“Itu sudah dikoreksi Panwaslu Morowali Utara jika Andri Sondeng memang bukan mantan terpidana kasus korupsi seperti yang tertera dalam daftar sebelumnya,” katanya.

Andri Sondeng merupakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB). Atas rilis daftar caleg mantan terpidana korupsi yang mencantumkan namanya, Sondeng dan PBB melakukan perlawanan.

Andri Sondeng menyesalkan tindakan fatal yang dilakukan Panwaslu dalam rilis publik yang mempermalukan dirinya. Hal itu menurutnya juga sangat berpengaruh dalam tanggapan publik dan berimplikasi pada jumlah dukungan masyarakat.

“Saya berada di nomor 58 sebagai orang terpidana kasus korupsi. Hal ini cukup fatal, karena menyangkut kredibilitas lembaga negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Panwaslu Morowali Utara tidak melakukan cek dan ricek,” katanya.

Ketua PBB Morowali Utara, Moh Asrar menuntut Panwaslu setempat untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka di media atas kekeliruan tersebut. Menurutnya, kesalahan tersebut membawa dampak signifikan atas pencalegan dan nama baik Partai Bulan Bintang (PBB).

“Kami meminta Panwaslu Morowali Utara memulihkan nama bakal caleg Andri Sondeng dan menyampaikan permintaan maaf terbuka di media massa,” tegas Asrar.

Komisioner Panwaslu Morowali Utara, John Libertus Lakawa, berjanji akan memulihkan nama baik Andri Sondeng. Namun, untuk permintaan maaf terbuka di media, masih harus dirapatkan bersama.

Dijelaskan Lakawa, status mantan terpidana Andri Sondeng sudah diubah dari mantan terpidana kasus korupsi menjadi mantan terpidana kasus pidana umum.

Lanjut Lakawa, komisioner Panwaslu bersifat kolektif kolegial sehingga harus mengeluarkan keputusan yang diambil bersama.

“Terkait masalah itu, kami akan melakukan diskusi untuk menentukan sikap. Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri,” jelasnya.

Diketahui, Andri Sondeng dipidana terkait aksinya sebagai koordinator lapangan atau penggerak massa saat Kasus kerusuhan lapangan minyak Tiaka, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tahun 2011. Dalam kerusuhan itu, dua warga sipil tewas tertembak oleh polisi. (fgt)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed