oleh

MK Tolak Sengketa Pilkada Sultra, KPU Segera Bertindak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa yang diajukan pasangan calon gubernur-wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusda Mahmud- Sjafei Kahar.

Dengan hasil tersebut, pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) akan segera ditetapkan menjadi pemenang Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2018-2023.

Hal ini dikatakan Komisioner KPU Iwan Rompo kepada media. Menurutnya, penetapan akan dilaksanakan pada tanggal 13 agustus 2018 lewat sidang pleno.

Selain Sengketa Pemilu Pilgub Sutra, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak gugatan pasangan Calon Bupati Kolaka, Asmani Arif – Syahrul Beddu, Kamis (9/8/2018)

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan permohonan pemohon Calon Bupati-Wakil Bupati Kolaka, Asmani Arif – Syahrul Beddu sudah kedaluwarsa.

Permohonan gugatan tersebut dinilai masuk melewati tenggang waktu yang ditetapkaan Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut karena syarat formal pengajuan sebuah gugatan tidak terpenuhi.

Hal yang sama juga terjadi pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Kabupaten Konawe. Gugatan sengketa Pemilu yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati H. Litanto – Hj. Murni Tombili juga ditolak para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kabupaten Konawe Muhammmad Azwar kepada media mengatakan, pihaknya akan segera mengambil langkah terkait putusan MK tersebut.

Dijelaskan Muhammmad Azwar, setelah menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Konawe segera melaksanakan pleno penetapan pemenang Pilkada Kabupaten Konawe.

Diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyusun jadwal pelantikan pemenang Pilkada 2018. Kemendagri akan membagi tiga gelombang.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menjelaskan kemungkinan mulai bulan semptember, pelantikan untuk gubernur terpilih akan segera dilakukan. Namun tanggal pastinya masih harus berkoordinasi dengan padatnya jadwal presiden.

“Pihak Kemendagri akan menyerahkan jadwal kepada Mensesneg. Pelantikan Gubernur tercepat bulan September, menyesuaikan jadwal Presiden,” kata Mendagri Tjahyo Kumolo.

Ditambahkan Kumolo, untuk pelantikan bupati/wali kota akan dilaksanakan setelah  pelantikan gubernur.

Kemendagri kini mulai mendata pasangan calon yang sudah mendapatkan hasil usai melakukan gugatan hasil sengketa Peilhan Kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. (fgt).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed