oleh

Gara-gara Pigai, Mahasiswa Papua Minta Hal ini ke PBB

Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI), Natalius Pigai, belum lama ini mendapat perlakuan rasisme dari warganet.

Dalam sebuah postingan di grup media sosial, Pigai yang dikenal sangat vokal mengkritik pemerintah, disandingkan dengan gorila.

Dalam postingan tersebut, banyak warganet yang turut berkomentar. Dari isi komentar, banyak warganet dalam grup yang diketahui mendukung pemerintah, geram dengan ulah Pigai yang suka menjelekkan pemerintah.

Postingan tersebut jelas merupakan tindakan rasialis sekaligus berpotensi merusak nilai persatuan dan kesatuan NKRI.

Melihat kondisi ini, Asosiasi Mahasiswa Papua se-Indonesia Manado meminta pemerintah untuk tegas menyikapi hal ini.

Para mahasiswa dari kelompok ras Melanesia meminta Presiden Joko Widodo dan pihak kepolisian tegas menghukum penyebar gambar rasisme itu.

Efer Lokobal, mahasiswa asal Papua yang menuntut ilmu di ibukota Sulawesi Utara mengaku hal tersebut sangat menyinggung rasnya.

Menurutnya, hal tersebut jelas memperlihatkan keadaan NKRI saat ini yang darurat norma kemanusiaan.

“Ras Melanesia sebagai bagian dari NKRI merasa terhina dan terinjak akibat postingan itu. Pemerintah harus mengambil langkah tegas kepada pelaku rasisme,” katanya.

Dia meminta masyarakat Indonesia memperlakukan orang Papua sebagai sesama anak bangsa Indonesia, bukan menyandingkan dengan hewan gorila.

Menurutnya, selama ini orang Papua sering mendapat perlakuan rasis, padahal Papua menjadi sumber kekayaan alam yang menghidupi banyak masyarakat Indonesia.

Selain meminta kepada Presiden Joko Widodo, dia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa mengintervensi pemerintahan Indonesia atas perlakuan rasisme yang ditujukan kepada ras Melanesia West Papua.

Diketahui, Natalius Pigai dikenal sebagai seorang aktivis di Indonesia sejak zaman reformasi.

Dia menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia periode 2012 – 2017.

Dalam sebuah kesempatan, Pigai pernah mengungkapkan alasannya sering berada di posisi berseberangan dengan pemerintahan.

Dia menilai, pemerintahan Joko Widodo tidak memilih tokoh yang berkompeten dalam berdiskusi menyelesaikan persoalan Papua.

Dia juga sempat membandingkan dengan era SBY yang mengangkat Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Stafsus Presden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai.

Ada juga Menteri LH Balthasar Kambuaya dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko Barnabas Suebu.

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed