oleh

Tokoh Pemuda Khawatirkan Ketegangan Antar Pendukung

Aksi kelompok massa yang melakukan demo di depan gedung DPRD Minahasa Tenggara terkait tidak netralnya Plt Bupati Ronald kandoli mendapat tanggapan dari berbagai elemen.

Tokoh pemuda Minahasa Tenggara, Ruslan Ibrahim kepada Manadopedia.com mengatakan, aksi tersebut sah-sah saja dilakukan oleh kelompok yang merasa terganggu dengan dugaan tersebut.

Menurut pimpinan KNPI Mitra ini, kalau memang benar Plt Bupati Ronald Kandoli melakukan kampanye untuk mendukung kotak kosong di ruang kerja bupati maka Plt Bupati bisa dikenai sanksi.

“Kalau memang Plt Bupati melakukan hal tersebut maka itu salah dan ada sanksinya. Namun kalau masih dalam tahap dugaan maka harus dicari dulu kebenarannya,” kata Ruslan.

Ruslan juga menambahkan kalau Plt bupati dianggap tidak netral maka, bisa dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Minahasa Tenggara, karena ini masuk dalam ranah pilkada. Itu bisa dilaporkan ke Panwas untuk ditelusuri apakah betul atau tidak.

Dirinya berharap aksi damai ini tidak menimbulkan ketegangan politik diantara pendukung James Sumendap maupun pendukung Plt Bupati Ronald Kandoli.

“Kita semua tentunya ingin pilkada berjalan aman dan lancar. Dan bila ada yang merasa Plt bupati tidak netral dalam menghadapi pilkada bisa melaporkan hal itu ke Panwas Mitra untuk ditelusuri kebenarannya,” katanya.

Diketahui, Rabu (21/2/18) Kelompok masa yang menamakan diri mereka Forum Masyarakat Mitra Bersatu (FMMB) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Minahasa Tenggara dengan tuntutan pengusutan dugaan mengkampanyekan kotak kosong dan persitiwa penurunan foto bupati James Sumendap.

Baca juga: Plt Bupati Didemo karena Dukung Kotak Kosong

Baca juga: Awas, Indikasi Kecurangan Kalahkan Kotak Kosong Libatkan Panwas

Baca juga: Bagaimana Jika Kotak Kosong yang Menang? Ini Penjelasannya

Dalam aksinya, massa menuntut Ketua DPRD segera mengambil tindakan dan segera melakukan hak angket terhadap Plt Bupati Kandoli.

Di gedung DPRD Mitra, aksi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Tavif Watuseke. Kepada pendemo Watuseke menyampaikan bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD.

“Memang anggota DPRD memiliki hak istimewa yaitu hak angket dan hak interpelasi. Kami akan menindaklajuti hal ini untuk menentukan apakah hak tersebut akan dipakai atau tidak,” kata Putra Ratatotok ini.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Veppy Rambi meminta agar Ketua DPRD segera mengambil keputusan terkait peristiwa ini karena hal ini menginjak harga diri Bupati Sumendap.

Dirinya menilai bahwa apa Plt bupati telah melanggar undang-undang dan tidak bisa bersikap netral dalam menghadapi pilkada 2018.

“DPRD harus cepat mengambil sikap, kami juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas dugaan kampanye kotak kosong oleh Plt Bupati dan aksi penurunan foto Bupati Sumendap dan mencari pelaku yang berani menurunkan foto bupati,” ucap Rambi.

Rambi menambahkan bahwa Gubernur Olly Dondokambey harus segera mencopot Plt Bupati Mitra karena dianggap menyalahgunakan jabatanya.

“Kami melihat Plt bupati tidak netral dan juga serta Panwas Mitra harus mengusut tuntas dugaan netralitas Plt Bupati yang terindikasi membiarkan pendukungnya menggunakan ruang kerja untuk kepentingan berkempanye,” tegasnya.

Seperti diketahui aksi demo ini bermula dari postingan foto beberapa orang pendukung Plt Bupati Ronald Kandoli yang berfoto bersama di meja bupati dengan gaya mendukung kotak kosong.

Selain foto yang diduga mengkampanyekan kotak kosong ada juga foto dimana seorang pendukung Kandoli terlihat sedang menurunkan foto bupati James Sumendap.

Foto yang diposting di Grup Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) ini sontak saja menjadi ramai karena terjadi pro dan kontra perihal postingan foto tersebut.

Sementara itu, Plt Bupati Ronald Kandoli pada beberapa kesempatan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam pilkada 2018 ini dan akan bersikap netral.

“Janganlah membuat isu yang mengatakan bahwa saya tidak netral. Itu akan memperkeruh suasana menjelang pilkada. Saya tegaskan bahwa sejak menjabat Plt Bupati saya netral dan juga hal itu saya tegaskan kepada semua ASN di Mitra,” tegas Kandoli.

Kandoli menambahkan bahwa sampai saat ini dirinya masih sebagai kader PDIP dan selalu akan bersikap netral jelang pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

“Saya adalah kader PDIP dan saya 100 persen bersikap netral hadapi pilkada. Dan untuk pilihan saya tidak bisa memaksakan kehendak orang, biarlah mereka memilih dengan hati nurani mereka,” pungkasnya.

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed