oleh

Sertifikat PTSL 2017 Dibagikan, Warga Adukan Hal Aneh

Masyarakat Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur mengaku kecewa atas kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minahasa Utara.

Masyarakat mempertanyakan pihak BPN karena hingga saat ini belum menerima sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2016. Padahal menurut mereka, pengukuran 100 bidang tanah warga di Desa Winuri dilakukan dalam program PTSL 2016.

Anggota DPRD Minut, Denny Sompie kepada media mengatakan bahwa masyarakat sudah mengadu kepadanya perihal keanehan tersebut. Dirinya mempertanyakan kinerja BPN yang lambat mengurusi kepentingan warga.

“PTSL tahun 2016 belum juga tuntas. Padahal sudah dilakukan pengukuran namun sampai sekarang hasilnya nihil. Apalagi program PTSL 2017 sudah dibagikan kepada warga. Ada apa ini…??,” tanya Sompie.

Dirinya berharap pihak BPN Minut bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan semua jajaran untuk melayani rakyat secara maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sammy Dondokambey memberikan klarifikasi.

Menurutnya, data yang diukur tahun 2016 lalu sudah hilang sehingga harus dilakukan pengukuran kembali.

Selain itu, kata Dondokambey pejabat berwenang yang bertandatangan sudah terkena mutasi.

“Kami akui ada kendala dalam penerbitan di Desa Winuri. Tapi Sertifikat tersebut tetap akan terbit. Berita acaranya sudah berjalan,” janjinya.

Ditambahkannya, ada beberapa desa juga yang belum menerima sertifikat  PTSL tersebut.

“Untuk pengukuran tahun 2016 ada 1500 wilayah dan sertifikat yang sudah berhasil disalurkan sebanyak 1000 sertifikat lebih,” jelasnya.

Seperti diketahui bahwa belum lama ini, Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan secara simbolis telah menyerahkan sertifikat program PTSL 2017 kepada 2.500 warga di 18 Desa yang ada di Minahasa Utara.

Baca: Ribuan Warga Minut Terima Sertifikat Tanah

Sebanyak 2.500 bidang tanah yang tersebar di 18 Desa di Minut tuntas sesuai dengan agenda BPN untuk alokasi PTSL tahun 2017. Jumlah yang cukup banyak ini merupakan program dari Pemda Minut untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah mereka.

Tahun 2018 ini dikatakan Panambunan, jumlah pemohon sertifikat bertambah menjadi 5.500 orang. Dia juga mengajak semua warga Minut yang belum memiliki sertifikat bisa mengajukan pembuatan PTSL di kantor BPN Minut.

“Bagi yang belum ada sertifikat bisa datang sendiri dan ajukan permohonan di kantor BPN Minut karena pengurusan sertifikat ini tidak dipersulit dan jangan melalui calo,” lanjut Bupati cantik ini.

Kepala BPN Sulut Fredy Kolintama menambahkan, PTSL merupakan program Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat mendapat kepastian kepemilikan tanah.

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed