oleh

Sulut Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia menempatkan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk dalam zona merah bersama lima daerah lain di Indonesia.

Sulut dianggap memiliki predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Sulut masuk zona merah bersama lima provinsi lain yaitu, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Penilaian ini dikeluarkan setelah Ombudsman RI melakukan survei standar pelayanan publik dari bulan Mei hingga Juli 2017.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala kepada media menjelaskan, Sulut bersama lima daerah lain dinilai Ombudsman belum melengkapi sejumlah persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan.

“Tiga faktor yang paling umum adalah ketidakmampuan memastikan waktu pelayanan. Misal kita urus KTP atau SKCK ketika ditanya kapan selesai, dijawab tidak tahu,” katanya.

Lanjut mantan komisioner Kompolnas tersebut, dua faktor lain adalah ketiadaan petugas pelayanan di lokasi dan tidak adanya fasilitas khusus.

Fasilitas khusus yang dimaksud adalah toilet dan jalur untuk  penyandang disabilitas dan ruangan untuk ibu menyusui di kantor pelayanan publik.

Pemprov Sulut menanggapi hal tersebut mengaku terkejut dengan hasil dari penilaian yang dikeluarkan Ombudsman RI.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Setdaprov Sulawesi Utara, Clay Dondokambey, mengaku kaget dan mempertanyakan hasil tersebut.

“Kami tentunya sangat menghargai penilaian ini, tapi Ombudsman harus menjeleskan penilaiannya berdasarkan apa dan itu harus jelas,” katanya.

Dia bahkan meminta Ombudsman tidak mengeluarkan pernyataan yang akan menimbulkan spekulasi dan informasi yang KJ di tengah masyarakat.

Harusnya Lembaga Ombudsman memberikan penilaian secara rinci kepada Pemprov Sulut karena pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah saat ini dinilai cukup baik.

“Bahkan hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking,” jelasnya.

Sekdaprov Sulut Edwin Silangen juga memberikan pernyataan yang sama. Dia menegaskan pihak Ombudsman Sulut harusnya paham tentang kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Mereka (Ombudsman, red) harus memberikan resume/laporan tertulis kepada Gubernur.

Bila aspek ketaatan yang menjadi indikator penilaian dari Ombudsman, menurut Silangen hal itu sangat keliru karena sejak  tahun 2009 Pemprov Sulut sudah melaksanakan pelayanan publik.

“Ada Balai Mata Dinas Kesehatan, Capil Kota Manado Samsat Kota Manado dan Tata Usaha Pimpinan Setdaprov Sulut yang mendapat penghargaan citra pelayanan publik atau CPP dari kementrian PAN,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut, Helda Tirajoh, sebelumnya sudah mengumumkan Provinsi Sulut  masuk rapor merah atau tingkat kepatuhan terhadap UU masih rendah.

“Pemprov Sulut diberi nilai merah untuk pelayanan publiknya, itu artinya pemprov belum mejalankan kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujar Tirajoh.

Ada tiga zona kriteria untuk menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yakni zona zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100, zona kuning 51-80, dan yang terendah adalah zona merah nilai 0 hingga 50.

Penulis : Fathur Ridho

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed