oleh

Ketua PT Sulut dan Aditya Moha Kena OTT KPK

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi senyapnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudiwardono dan seorang anggota DPR RI, Aditya Anugerah Moha pada Sabtu, (07/10/2017) dinihari.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif kepada wartawan membenarkan penangkapan penegak hukum tersebut bersama anggota legislatif asal Manado.

“KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dengan kasus hukum di Sulawesi Utara pada hari Jumat (6/10/2017) tengah malam. Ada penegak hukum dan politikus yang diamankan,”.

Menurut Laode, pihaknya juga sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak Mahkamah Agung (MA) terkait dengan OTT itu.

Dalam Operasti Tangkap Tangan tersebut, selain mengamankan para tersangka, KPK juga mengamankan sejumlah uang.

“Sejumlah uang dalam mata uang asing juga diamankan sebagai barang bukti di lokasi,” ungkap Laode.

Penangkapan ini diduga dengan status hukum ibunda Aditya Moha, yang juga anggota DPRD Sulut, Marlina Moha Siahaan.

Diketahui, Mantan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dua periode, Marlina Moha Siahaan dijatuhi vonis lima tahun penjara setelah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Manado, Rabu (19/07/2017).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Marlina sebagai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim sidang Marlina terdiri dari ketua Majelis Hakim Sugiyanto, dan anggota Emma Ellyany dan Halidja Wally.

Dalam pembacaan vonis, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Komisi II DPRD Sulut itu dijatuhkan hukuman pidana penjara selama Lima (5) Tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider dua bulan penjara.

Marlina juga diwajibkan membayar uang pengganti akibat kerugian negara tersebut sebesar Rp. 1,25 Miliar.

Jika dalam satu bulan setelah putusan pengadilan bersifat inkrah, Marlina tak bisa memenuhi kewajibannya, maka pengadilan berhak melakukan penyitaan harta benda yang nantinya akan dilelang.

Selanjutnya jika Marlina tak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi kerugian negara tesebut, maka akan diganti dengan pidana penjara dua tahun.

Dalam pembacaan vonis tersebut, Majelis hakim juga langsung memerintahkan penahanan terhadap Marlina. Marlina kini sudah mendekam dalam sel yang ada di Rumah Tahanan Malendeng.

Namun, keputusan tersebut belum bersifat inkracht van gewijsde karena tim penasihat hukum Marlina melakukan banding.

Yang menghebohkan publik adalah beredarnya foto Marlina yang menghadiri Rapat koordinasi Partai Golkar Sulut di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Kasus ini dimulai dimulai ketika Marlina dilaporkan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

Saat itu Marlina masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow. Beberapa pejabat bawahan Marlina juga ikut terseret bahkan sudah menjalani hukuman penjara. Marlina merupakan Bupati Bolaang Mongondow dua periode yang menjabat sejak Mei 2001-2006, kemudian dilanjutkan periode kedua Mei 2006-Mei 2011. Saat ini, Marlina duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara utusan dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed