oleh

PDIP Sentil Partai yang Lobi Kejar AKD

Anggota DPRD Kota Manado akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk pembagiaanya, Fraksi PDIP minta supaya bisa dibagi merata kepada semua fraksi.

Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey mengatakan, pembentukan AKD untuk periode 2019-2024 harus melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh semua anggota dewan.

“AKD sudah dibahas sebelumnya oleh semua fraksi. Dan hasilnya adalah semua harus ada keterwakilan,” kata Dondokambey di kantor DPRD, Selasa (24/9/2019).




Walau sudah disepakati, menurutnya masih saja ada anggota dewan yang melakukan lobi-lobi guna mengamankan kursi ketua dan wakil ketua komisi.

“Hingga kini saya melihat masih ada lobi-lobi yang memang jalan. Tapi kami di PDIP, apa yang sudah disepakati bersama harus dilaksanakan,” ujarnya lagi.

Kata dia, setelah dilantik harusnya semua anggota dewan segera berpikir untuk membawa Kota Manado lebih sejahtera kedepan. Bukan hanya ingin merebut posisi di setiap AKD yang dibentuk.

“Untuk kerjasama yang baik, bagusnya bila kita harus berbagi. Setalah duduk bersama di kantor DPRD, kita harus punya satu visi misi yang jelas, yaitu untuk kemakmuran masyarakat Kota Manado, jelasnya.

Sebagai partai pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di DPRD Kota Manado, Aaltje menyebut PDIP hanya mengamankan satu kursi ketua komisi dan badan.

“Kalau mau kita bisa merebut banyak posisi ketua komisi dan badan. Tapi intinya adalah bagaimana kita berbagi dengan teman-teman dari fraksi lain. Toh, kita sama-sama disini untuk membawa aspirasi warga Manado dari dapil kita,” pungkasnya.

Baca juga: Miras Anggota DPRD Disita, Pemilik: Banyak Polisi Beli di Sini

Dibagian lain, Kepala Bagian Risalah Rapat dan Persidangan DPRD Kota Manado, Novly Siwi menyebut sesuai Permendagri 80 Tahun 2015, bahwa pembentukan produk hukum daerah, baik Peraturan DPRD, Peraturan Daerah non evaluasi, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, harus difasilitasi sebelum ditetapkan.

“Semua harus di fasilitasi lebih dulu ke Biro Hukum Pemprov Sulut sebelum nantinya ditetapkan, karena ini adalah bagian dari pembinaan terhadap produk hukum daerah, yang berbentuk peraturan,” kata dia.

Tambahnya, Fasilitasi dilakukan agar semua peraturan yang ditetapkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya atau dengan peraturan lainnya.

Penulis : Habel Sirenden



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed