oleh

Tatong Bara Bicara Soal Kebiri, ini Lengkapnya

Pemerintah mendesak DPR untuk segera mengetuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri).

Perppu Kebiri ini sangat mendesak untuk disahkan, agar kekerasan seksual terhadap anak yang makin marak bisa segera diatasi.

Hukuman yang diwacanakan sejak tahun 2015 ditanggapi oleh Walikota Kota Kotamobagu, Tatong Bara.

Menurutnya, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kekerasan seksual kepada anak-anak.

“Kami terus memberikan sosialisasi serta kegiatan positif kepada anak-anak,” katanya Jumat (6/9/2019).




Ditambahkannya, hal ini gencar dilakukan apalagi pada tahun 2019 ini, Pemeritah Kota Kotamobagu mendapat gelar Kota Layak Anak (KLA).

“Ini apresiasi pemerintah pusat kepada daerah dalam melindungi anak-anak. Untuk melidungi anak-anak tidaklah mudah, butuh kerja keras sehingga presentasi kekerasan seksual pada anak menurun,” tambahnya.

Dalam melindungi anak, Tatong mengajak harus dilakukan mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan lingkungan dimana anak itu sering bermain.

Salah satu upaya Pemkot Kotamobagu dalam menekan angka kekerasan pada anak dengan membentuk Forum Anak Kotamobagu.

Forum  ini dimulai dari kecamatan hingga ke semua desa dan kelurahan. Untuk promosi perlindungan anak juga harus dilakukan hingga ke semua sekolah-sekolah yang ada di Kotamobagu.

“Kami membentuk Forum Anak Kotamobagu, dan melakukan sosialisasi secara terus menerus hingga dibentuk forum anak, duta anak yang bisa membantu anak bebas bermain tanpa adanya rasa takut,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai rencana pemerintah yang ingin melegalkan hukuman kebiri, Bupati cantik ini mengatakan kalau untuk kebaikan dirinya setuju saja.

“Saya setuju, apalagi bagi mereka yang telah melakukan lebih dari sekali. Ini akan memberikan efek jera kepada lainnya,” kata politisi Nasdem ini.

Hukuman kebiri menurut Tatong, pantas dilakukan mengingat korban kekerasan seksual anak rentan mengalami trauma luar biasa, yang bisa menggannggu mental yang berimbas pada mesa depan anak itu sendiri.

“Anak kita adalah masa depan bangsa. Anak-anak harus mengekspresikan diri mereka,  dan mampu meraih kehidupannya lebih baik dimasa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia.

Baca juga: Pemkot Kotamobagu Salurkan Beasiswa Anak Asuh

Ketua Umum IDI, Daeng Faqih menyebut, pihaknya menolak menjadi eksekutor karena ini tidak sesuai denga etika kedokteran.

“Kebiri kimia itu hukuman, bukan pelayanan medis. Karena diaturan, hal itu tidak dibernarkan,” katanya belum lama ini.

Penulis : Emmanuel Athlon



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed