oleh

Pilih Menteri, Jokowi tak Gentar Ancaman Ketua Parpol

Pemilihan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin memantik sejumlah reaksi. Sejumlah parpol mulai melakukan manuver, bahkan tak segan melakukan psy war bernada ancaman.

Berdalih minta balas budi, partai politik kini mulai jatah-jatahan soal imbalan yang pas atas kontribusi mereka. Dengan porsi 34 kementerian/ lembaga sulit bagi Jokowi untuk mengakomodir semua permintaan partai politik.

Mari kita tilik lebih dalam…

Jokowi sudah menegaskan lebih dari setengah posisi itu akan diserahkan kepada profesional murni non parpol. Itu berarti tersisa jatah 15 orang untuk Parpol. Bandingkan dengan jumlah partai yang berada dengan parpol yang berada di lingkaran Jokowi, atau sedang merapat ke Jokowi.

Bisa dibayangkan, dilema super berat yang dihadapi Jokowi soal pemilihan menteri. Padahal di sisi lain, Jokowi harus mencari sosok dengan track record dan kemampuan kerja bagus, termasuk memperhatikan keterwakilan unsur, gender, dan daerah.

Ancaman Nasdem, Sindiran PDIP atau satire sejumlah partai politik untuk jatah menteri pasti sudah diperhitungkan Jokowi. Namun, pasti dia tak bisa mengabulkan penuh semua permintaan itu.

Besar kemungkinan, Jokowi hanya bisa memberikan maksimal 4 posisi menteri kepada partai asalnya. Tentu saja, terbanyak dari semua partai pendukung. Sisanya, diberikan kepada partai pendukung, termasuk mereka yang tidak lolos Parlemen Threshold (PT).

Jangan lupa juga jika Partai Demokrat, PAN bahkan Gerindra dirangkul dengan alasan persatuan dan rekonsiliasi.




Jokowi tetaplah Jokowi. Sosok santun namun tegas tanpa kompromi jika itu berhubungan dengan kepentingan rakyat. Dia sadar, tak bisa menyenangkan semua pihak di waktu bersamaan.

Bagi Jokowi, ketika terpilih lagi menjadi presiden. Tanggung jawab bukan lagi sekadar kepada partai politik. Ada hal yang lebih besar, pertanggung jawaban kepada rakyat, dan sudah tentu kepada Tuhan.

Jawaban kontan atas permintaan Ketua Umum PDIP dalam Kongres V PDIP di Bali, sudah menyiratkan langkah Jokowi. Mengenakan baju daerah, meski dirinya adalah kader PDIP adalah cara Jokowi mengirimkan pesan tersirat. Dia bukan sepenuhnya lagi milik PDIP tapi milik rakyat yang berdaulat.

Apalagi ini adalah periode keduanya. Kurun waktu untuk menyelesaikan semua program dan janjinya, sekaligus menanamkan pondasi kokoh untuk ke depannya.

Jokowi juga sadar, jika keputusannya bisa saja mengubah konstelasi politik. Akan ada kawan yang menjadi lawan, bisa juga sebaliknya. Meski bakal dimusuhi, Jokowi pasti tetap bergeming, tak ada yang lebih penting selain amanah rakyat, membangun Indonesia lebih baik.

Menarik ditunggu, apakah pemilihan menteri kali ini bakal dijadikan momentum untuk Jokowi keluar dari bayang-bayang dan ‘intervensi’ para tokoh politik senior? Atau?

We’ll wait and see…

Penulis: Efge Tangkudung

 




Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed