oleh

Mewengkang: Elly Lasut Bisa Gugat KPU

Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud Terpilih, Elly Lasut dan Mochtar Parapaga masih tertunda. Hal ini memicu banyak opini di masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, angkat bicara soal kasus Elly Lasut ini. Kepada manadopedia, dirinya menyebut lembaga pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera bertindak.

Menurutnya, dalam menetapkan calon kepala daerah, KPU sudah memiliki poin-poin yang ketat. Ada syarat calon untuk lolos seleksi administrasi untuk bertarung di Pemilukada.

“Ditetapkan sebagai calon bupati oleh KPU adalah sah. Bila saat ini terjadi kendala karena status hukum Elly Lasut, maka KPU lah yang harus disalahkan,” katanya, Rabu (31/7/2019).



Politisi Partai Gerinda ini juga mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai calon kepada daerah, Elly Lasut sudah mengikuti semua aturan dan tahapan-tahapan yang selenggarakan oleh KPU.

Tambah dia, apabila kini terjadi kendala apakah mengenai status hukum Elly, maupun statusnya yang mengatakan bahwa Elly sudah dua periode menjabat bupati Talaud, itu semua salah KPU.

“KPU adalah lembaga resmi yang sudah menetapkan Elly Lasut sebagai calon bupati dan bupati terpilih. Apabila kini terjadi persoalan maka Elly bisa menggugat KPU, dan peluangnya besar sekali,” bebernya di kantor DPRD Sulut.

Sebagai partai pengusung, Mewengkang menyebut Gerindra tidak bisa langsung menggugat KPU. Karena yang bisa menggugat adalah yang bersangkutan (Elly Lasut), karena sudah dirugikan dalam hal ini.

“Gerindra mempunyai mekanisme sendiri, namun secara pribadi saya sangat mendukung bila Elly Lasut menggugat KPU. Secara administrasi karena tidak teliti. Juga nama baik serta kerugian materi selama tahapan-tahapan berlangsung,” jelas legislator dari Dapil Kota Manado ini.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Edison Humiang menjelaskan, belum adanya SK pelantikan Elly Lasut karena memang belum ada.

“Belum adanya SK pelantikan karena Mendagri belum keluarkan, karena ada fakta hukum yang ditemukan saat ini, yaitu terkait kepemimpinan 2 periode yang diemban oleh Elly Lasut,” jelasnya.

Baca juga: Udamakatraya, Bukti Talaud Bagian dari Majapahit

Humiang juga menjelaskan, Gubernur Olly Dondokambey sudah menyurat ke Mendagri pada 19 Juni 2019 lalu. Dalam surat itu Pemprov meminta penjelasan, sekaligus meminta jawaban atas masalah tersebut.

“Gubernur sudah menyurat ke Mendagri, dan juga mengirim surat permohonan fatwa MA untuk mendapati kepastian hukum, baik tentang fakta hukum yang baru diketahui sekarang, sehingga ada kepastian hukum yang terang benderang,” jelas mantan Sekot Kota Bitung ini.

Penulis : Habel Sirenden



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed