oleh

Saksi Partai Demokrat Minta PSU, KPU: Sudah Terlambat

Hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Dapil Singkil Mapanget, DPRD Kota Manado tidak diterima oleh saksi dari Partai Demokrat.

Mursyid Laiya, saksi Partai Demokrat melayangkan protes dengan mengajukan Surat Keberatan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado.

Melalui form keberatan DB2, Mursyid Laiya meminta KPU melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Lokasi dimaksud adalah salah satu TPS di Kelurahan Buha yang diduga bermasalah.

Menurutnya, dia mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS. Menurutnya, KPPS memperbolehkan pemilih dari luar Buha bahkan luar Provinsi Sulawesi Utara. Mereka diizinkan mencoblos, namun tidak memiliki surat pengantar KPU.

“Saya keberatan bukan karena angka-angka suara yang ada, tetapi lebih ke moralitas penyelenggara pemilu,” kata Mursyid di kantor KPU Manado, Rabu (8/5/2019).

Dia juga menyebut bahwa dirinya (Partai Demokrat), memiliki bukti kuat tentang adanya kecurangan tersebut.

“Ini berkaitan dengan hak-hak dari pemilih yang telah dikebiri. Kami punya bukti dan data yang kuat, mereka yang tidak punya hak memilih, malah diberikan izin memilih,” ungkap dia.

Atas protes tersebut, Komisioner Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih memberi penjelasan. Menurutnya, semua keberatan yang dilaporkan melalui form DB2 KPU akan diproses sesuai dengan aturan yang ada.

“Selama ada laporan keberatan dan itu terbukti, serta memenuhi syarat baik formil dan material, akan diselesaikan di Pleno,” jelas Bilfaqih.

Komisioner KPU Manado, Sahrul Setiawan juga angkat bicara soal ini. Kepada Manadopedia.com dia menyebut, selama terdapat keberatan dalam proses perhitungan suara, hal itu sah-sah saja.

Namun apabila keberatan tersebut meminta untuk dilakukan PSU, itu sudah tidak mungkin lagi. Karena sesuai dengan UU VII tahun 2017 tentang pemilu, mengatur pelaksanaan PSU adalah 10 hari setelah hari pencoblosan.

“Sesuai UU bahwa PSU paling lambat dilaksanakan pada 27 April lalu. Dan saat ini tidak bisa dilakukan PSU lagi,” katanya, Kamis (9/5/2019).

Lanjutnya, keberatan yang terjadi setelah protes perhitungan suara tetap akan diproses. Namun menurutnya, PSU akan dilaksanakan jika ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setahu saya PSU bisa dilakukan lagi apabila ada keputusan dari MK. Karena langkah hukum untuk dilakukan PSU saat ini tinggal dari keputusan MK,” tambah dia.

Baca juga: DPRD Manado Didominasi Wajah-wajah Baru

Menurutnya, apabila MK mengizinkan dilaksanakannya PSU, maka suara caleg masih bisa berubah.

“Kalau memang MK mengeksekusi PSU maka suara caleg masih bisa berubah. Peluang terjadinya perubahan caleg terpilih jika ada perbedaan suara sangat tipis,” tukas mantan wartawan yang kini tampil dengan kepala plontos.

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed