oleh

Waspada, Ada Tangan Besar di Balik Delusi Prabowo

Pilpres 2019 yang menghadirkan kontestasi pasangan Jokowi-Ma-ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lumayan panas.

Dari hasil quick count sejumlah lembaga survei kredibel, pasangan 01 Jokowi-Ma-ruf Amin diprediksi akan menjadi pemenang. Presiden petahana bersama wakil yang baru disebut akan unggul sekitar 8 hingga 11 persen.

Namun ternyata, hasil riset dengan metodologi ilmiah tersebut tidak diterima kubu pasangan 02. Calon Presiden Prabowo Subianto bahkan mengklaim dirinyalah yang menjadi presiden terpilih rakyat Indonesia.

Bukan hanya sekali, Prabowo Subianto berulang kali mendeklarasikan kemenangannya, bahkan dengan sujud syukur. Alasannya, kubu Prabowo Subianto mengklaim kemenangan 62 persen sesuai data intern.

Tudingan kecurangan yang mengarah kepada penyelenggara Pemilu dan keberpihakan lembaga survei, juga menjadi alasan deklarasi kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun, yang menjadi luar biasa ketika deklarasi tersebut disisipi agitasi untuk menggerakkan massa, alih-alih menggunakan prosedur resmi yang konstitusional.

Ini membuat publik mulai khawatir, ada pihak yang sengaja ingin menciptakan disintegrasi bangsa dengan membisikkan delusi kepada Prabowo Subianto.

Mari kita tilik lebih dalam…

Sejak awal, jauh sebelum Pilpres 2019 digelar, ada fenomena baru dalam pergelaran pesta demokrasi di Indonesia.

Politik identitas yang berbau agama masif dan frontal didengungkan demi kepentingan politik. Hal ini mulai gamblang terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Penggunaan frasa ‘pro Islam’ dan ‘pro ulama’ yang kental muatan politis mulai dan terus digunakan untuk mempengaruhi masyarakat awam.

Sayang, bungkusan strategi itu mulai tercium akal sehat publik, ketika Prabowo mengabaikan hasil ‘Ijtimak Ulama’ dengan memilih Sandiaga Uno sebagai wakil.

Sisi lain, Jokowi yang selama ini didiskreditkan sebagai musuh Islam dan anti ulama justru menggandeng tokoh agama, Ma’ruf Amin sebagai pendamping.

Waktu bergulir, isu untuk mendelegitimasi KPU marak diapungkan jauh sebelum hari H Pemilu. Lihat saja isu soal e-KTP berserakan, DPT 17,5 juta bermasalah, kotak suara dari kardus dan 70 juta surat suara di kontainer.

Belum cukup, ada isu server KPU di-setting Jokowi menang 57 persen dan kekacauan Pemilu di LN. Hal ini memang disengaja menciptakan kesan KPU tidak profesonal dan Pemilu 2019 amburadul.

Nyatanya, Indonesia kini diakui dunia sukses melaksanakan pesta demokrasi paling kompleks dan rumit sedunia hanya dalam waktu satu hari.

KPU dinilai berhasil memobilisasi sekitar 6 jutaan petugas untuk mengawal hak pilih 190 juta orang, dalam 810.193 TPS dengan lima kertas suara.

Jikapun ada satu dua kesalahan, masih dalam tahap wajar dan manusiawi. Jumlah TPS yang bermasalah bahkan tak sampai 1 persen dari total seluruh TPS di 34 provinsi.

Hanya saja, itu terus dimainkan untuk men-generalisasi dan mendiskreditkan pelaksanaan Pemilu 2019.

Hasil keringat jutaan petugas, pengawas dan pemantau tak pernah mau diapresiasi. Bahkan puluhan korban yang jatuh demi menyukseskan Pemilu ini seolah tak ada artinya.

Konten serangan mencari celah, sudah pasti akan terus dilancarkan hingga penetapan pemenang olah KPU. Akan ada isu, hoaks dan fitnah baru bertebaran yang mempermainkan emosi publik untuk memecah belah sesama anak bangsa.

Kini publik harus waspada, terindikasi ada upaya kelompok yang memang menginginkan terjadinya perpecahan bangsa. Lebih mengkhawatirkan, jika itu bertujuan ingin mengambil kekuasaan dengan cara inkonstitusional.

Tapi tak usah takut berlebih, Polri dan TNI tak akan tinggal diam dan pasti akan selalu menjaga keutuhan NKRI.

Baca juga: Kasihan, Laporan Asal Bapak Senang Permalukan Prabowo

Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tetaplah putra terbaik bangsa. Jangan sampai keduanya terjebak delusi yang justru menghancurkan reputasi dan nama baik.

Biarlah KPU sebagai wasit yang ditunjuk, menyelesaikan pekerjaannya secara jujur dan adil untuk menentukan pemenang. Jikapun ada ketidaksepahaman, biarlah itu nanti diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

We’ll wait and see…

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 comments

News Feed