oleh

Surat SBY, Alarm Serius untuk Bangsa Indonesia

Surat SBY kepada calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait kampanye akbar di SUGBK, bisa jadi hal serius.

Dalam surat SBY mengaku tidak setuju kubu Prabowo-Sandi menggelar kampanye tidak inklusif dan terus menggelorakan isu politik identitas.

SBY sadar, jika hal itu dibiarkan bisa berpengaruh langsung terhadap elektabilitas Partai Demokrat. Masyarakat bisa ikut menghakimi Partai Demokrat, sebagai pendukung politik identitas.

Baca juga: Menyelisik Elo Rating SBY dalam Catur Politik

Harus diakui, insting dan kemampuan berpolitik SBY di Indonesia tak ada bandingannya. Sebagai politisi dia tergolong sangat piawai, elo ratingnya sangat tinggi. Kemampuan intelegensi, strategi, retorika bahkan permainan emosinya begitu mumpuni.

12 gelar Doktor Honoris Causa dari delapan negara sudah cukup membuktikan kapasitas dirinya. Belum lagi, tahun 2009 oleh majalah TIME dia masuk 100 Tokoh Berpengaruh Dunia, kategori Pemimpin & Revolusioner.

SBY menjadi pemain utama perpolitikan Indonesia sejak 20 tahun silam kala dia duduk sebagai ketua Fraksi ABRI di MPR. Jenderal bintang empat TNI itu, bahkan menjadi presiden pilihan rakyat dua periode.

Meski saat ini tengah mendampingi sang istri yang sedang sakit, SBY tetap mengikuti konstelasi politik tanah air. Surat SBY untuk Prabowo tersebut harus dimaknai sebagai hal yang sangat serius.

Mari kita lebih dalam…

Sejak awal penentuan arah koalisi, SBY sebenarnya lebih condong ke Jokowi. Namun bukan rahasia lagi, friksinya dengan Megawati yang belum hilang sepenuhnya, membuatnya menarik diri dari Jokowi.

Merapatnya Demokrat ke kubu Prabowo, jusru terkesan terpaksa dan setengah hati. SBY sedari awal tampak kurang sreg, tidak sepaham dengan sejumlah langkah pendukung Prabowo.

Dengan runtutan peristiwa politik yang terjadi di tanah air, SBY pasti melihat ada konsekwensi besar yang akan terjadi, jika keadaan ini tak disudahi. Surat SBY bisa jadi alarm serius untuk Indonesia.

Sejak Pilkada DKI, politik identitas terus dimainkan. Kesan Islam dan ulama berada di salah satu kubu, masif digaungkan. Parahnya, itu dibumbui dengan menyebarkan rasa takut di masyarakat. Hal yang menjadi keresahan dalam surat SBY, adalah potensi terjadinya konflik horizontal.

Kampanye akbar Prabowo-Sandi di SUGBK, tak bisa dipungkiri begitu kental dengan politisasi agama. Seolah Prabowo-Sandi merupakan representasi umat Islam dan ulama.

Wajar jika publik gerah dan menduga ada skenario besar di balik itu. Kegelisahan yang sama juga dialami Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

NU bahkan menuding, ada kelompok radikal berada di pihak Prabowo-Sandiaga. Sejumlah nama terkait HTI tak bisa disangkal berseliweran jejak digitalnya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disebut akan menggantikan pancasila dan NKRI dengan ideologi khilafah. Alasan memilih Prabowo-Sandi, karena pemerintahan Jokowi sudah membubarkan HTI.

Kecurigaan dan tudingan NU tentunya berdasar pengamatan, informasi dan analisa mendalam. Itulah jawaban, mengapa NU kini seakan terjun dalam politik praktis dan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Banyak kiai ‘terpaksa’ turun gunung demi menyelamatkan NKRI dan Pancasila. Namun, mereka tegas menyebut ini bukan langkah politik praktis, tapi politik kebangsaan semata untuk melawan praktik radikalisme dan intoleran.

Sisi lain, Prabowo sendiri sudah tegas mendukung pancasila dan menolak khilafah. Tapi itu malah terbaca mengesankan hal berbeda.

Dengan insting militernya, Prabowo harusnya tahu sejumlah nama yang dituduh bagian HTI, jadi pendukungnya. Prabowo pastinya sadar politik identitas memang sengaja dimainkan pihak pendukungnya.

Bisa jadi, Prabowo membiarkan strategi itu untuk tujuan yang sama, mencapai kemenangan dalam Pilpres. Mungkin dalam benak Prabowo, pecah kongsi dan saling tikung pasca Pilpres andai kemenangan diraih, akan dipikirkan nanti. Yang utama, menang dulu.

Tapi itu bisa sangat berbahaya. Kekuatan Hizbut Tahrir (HT) tak bisa diremehkan. Sejarah perencanaan kudeta yang melibatkan Hizbut Tahrir cukup membuat bulu kuduk bergidik.

Penyusupan berujung upaya penggulingan pemimpin Libya, Yordania, Irak, Mesir , Suriah, Pakistan dan sejumlah negara, begitu terorganisir. Itulah mengapa 17 negara di dunia melarang keberadaan HT dan menetapkannya sebagai organisasi terlarang.

Jika ditarik benang merah, narasi yang dibangun dalam Pilpres kali ini memang memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah.

Mereka menebar kebencian seperti anti Islam, anti ulama, anti asing dan aseng, anti syiah, PKI dan isu kebencian lain, yang tercium sebagai strategi pemecah belah. Belum lagi kaum intelek pendukung HTI, kini terendus sudah banyak berada di lingkungan Kampus dan BUMN.

Hal ini harus diwaspadai masyarakat Indonesia. Publik harus lebih melek politik dan sejarah. Pilpres 2019 adalah pesta demokrasi, harusnya pertarungan gagasan serta visi dan misi calon pemimpin.

Tapi kali ini, substansi Pilpres sudah bergeser. Ada hoaks, saling hina dan fitnah yang memecah belah demi mencapai kemenangan. Pilpres harus kembali kepada khitahnya.

Mau tidak mau, harus diakui Jokowi, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah empat putra terbaik Indonesia. Mereka dipilih sesuai konstitusi, dari ratusan juta rakyat Indonesia sebagai calon pemimpin Indonesia 2019-2014.

Tapi, ketika ada pihak yang terafiliasi dengan organisasi terlarang berada di satu kubu, masyarakat harus diberi tahu. Biarkan publik menilai dengan nalar dan logika, sebelum memasuki TPS dan menjatuhkan pilihannya.

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed