oleh

Kejam, Deretan Prestasi Jokowi  Justru Dibalas Fitnah

Perang isu dan opini jelang hari H pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 makin intens. Tujuannya, apalagi kalau untuk meraih simpati dan elektabilitas memenangkan konstetasi.

Namun, yang sangat disayangkan, kini banyak pihak yang tendensius menyerang Jokowi sang petahana. Seolah tutup mata dengan deretan prestasi Jokowi, mereka terlihat enggan memberikan pujian.

Parahnya, bukan hanya malu memberi pujian, banyak oknum di pihak oposisi justru membalikkan logika dengan berita menjurus fitnah yang irasional.

Padahal, sang pesaing Prabowo Subianto dalam beberapa kali debat secara kesatria memuji dan mengakui banyak hal yang sudah dicapai Jokowi selama 4,5 tahun menjabat.

Bukan hal mengagetkan, Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) selama ini masif dituduhkan kepada Jokowi. Nyatanya, partai tersebut sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang di Indonesia sejak 1965.

Yang mengejutkan, justru terungkap isu PKI makin santer diangkat ke permukaan sejak periode 2014-2017, untuk gorengan sebagai komoditas politik. Sasarannya adalah Joko Widodo.

Ada juga Jokowi yang dituduhkan sebagai antek Asing. Nyatanya, Jokowi dipuji dunia internasional sebagai presiden yang ‘keras kepala’ mengambil milik Indonesia dari tangan asing. Membubarkan Petral, merebut Blok Rokan, Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia hanya sebagian bukti nyata ketegasannya.

Soal tuduhan antek aseng, Jokowi sudah menjawabnya. Menurutnya, TKA asal Tiongkok di Indonesia di bawah 1 persen setara sekitar 24 ribu orang. Bandingkan dengan TKI yang bekerja di Taiwan dan Hongkong yang mencapai 3 ratusan ribu. Parahnya, 10 juta wisatawan asal tiongkok kemudian dipelintir menjadi TKA di Indonesia.

Belum cukup, Jokowi dibenturkan dengan kelompok Islam dan menyebutnya anti Islam. Pada kenyataanya, Jokowi memilih ulama Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Pada tahun 2015, Jokowi menetapkan 22 oktober sebagai Hari Santri Nasional, untuk mengenang kontibusi santri bagi kemerdekaan Indonesia. Jokowi juga membentuk dan Komite Nasional Keuangan Syariah dan bank-bank wakaf mikro di pesantren.

Soal pembangunan infrastruktur, tak ada yang perlu diragukan lagi. Waduk, pelabuhan, bandara, dan ribuan kilometer jalan tol baru kini sudah beroperasi.

Pun begitu, program pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat dan program bagi-bagi sertifikat tanah. Masih banyak juga keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK jika harus diruntut satu persatu.

Yang mencengangkan adalah pembangunan di daerah paling timur Indonesia, Papua yang selama ini menjadi anak tiri. Dalam kepemimpinannya harga premium yang semula Rp50 ribu per liter, menjadi satu harga dengan seluruh wilayah di Indonesia Rp 6500 per liter.

Belum lagi dampak signifikan tol laut yang membuat harga sejumlah barang dan bahan pokok di sejumlah daerah terluar turun sangat drastis.

Bagian terlucu mungkin adalah soal pembangunan 191 ribu kilometer jalan desa yang telah dilaksanakan Jokowi. Hal ini kemudian ditentang tanpa logika oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dia bahkan menyebut jumlah itu tak masuk akal karena setara dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali diameter bumi.

Dia baru tersadar, ketika dijelaskan dengan dikte berulang. 75 ribu desa di Indonesia jika membangun masing-masing 3 km saja, sudah melebihi angka tersebut.

Tentu saja, jalan desa bukan jalan lurus yang bersambung, seperti yang ada di logika Dahnil. Alih-alih mengakui ‘kebodohannya’, Dahnil malah berkelit pernyataannya adalah sebuah satire.

Dahnil mungkin hanya sebagai prototipe sejumlah oknum yang berpikiran picik nan kerdil di kubu oposisi yang disebabkan kebencian membabi buta.

Apalagi kritikan itu tendensius mengarah hoaks dan fitnah. Jangan lupa juga kejamnya fitnah Ratna Sarumpaet untuk Jokowi dan pemerintahannya.

Publik juga belum lupa, ketika para atlet yang berjuang di Asian Games dan Asian Paragames diberikan bonus, sebelum acara penutupan. Sebuah hal yang baru pertamakali terjadi di Indonesia.

Memang harus diakui tugas oposisi adalah mengritik kebijakan pemerintah. Tapi kritikan itu harus terarah dan terukur menggunakan logika rasional.

Tak perlu malu mencontoh para oposisi di negeri yang lebih dewasa demokrasinya. Jika pemerintah melakukan sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, jangan sungkan untuk memberikan pujian.

Terlalu kejam jika terus terusan berusaha memutar logika, bahkan dengan hoaks dan fitnah untuk membodohi masyarakat lapisan bawah demi mengejar ambisi kekuasaan.

Pilpres bukan ajang mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia yang berpotensi perpecahan.

Bangsa ini terlalu besar dan berharga untuk dihancurkan demi syahwat segelintir oknum yang nyatanya ingin mengadu domba sesama anak bangsa.

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed