oleh

Bahaya, Ada Pihak Terindikasi Ingin Mendelegitimasi Pemilu

Waktu pencoblosan untuk menentukan presiden dan wakil presiden RI, tinggal menghitung hari. Tak sampai tiga minggu, Rakyat Indonesia segera mengetahui pasangan pemimpin lima tahun ke depan.

Dalam debat keempat, ada hal menarik. Dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling memuji dan menunjukkan persahabatan. Sayang, dalam tingkat pendukung, situasi ini masih jauh panggang dari api.

Parahnya, kini terindikasi ada oknum-oknum di pihak salah satu calon yang ingin mendelegitimasi Pemilu. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Mereka terkesan ingin menciptakan penggiringan opini kepada masyarakat, Pemilu 2019 berjalan tidak fair. Mereka masif menghembuskan isu petahana selaku pemerintah berkuasa berada di belakang semua itu.

Dugaan itu bukan tanpa alasan. Merunut dari runtutan kejadian, situasi mendelegitimasi pemilu ini memang sengaja diciptakan. Kemenangan hari H nanti ingin diraih dengan cara tidak elok.

Mari kita tilik lebih dalam.

Masih ingat, isu yang dilemparkan Andi Arief yang dikemas dalam bentuk pertanyaan, yang menghebohkan publik pada awal tahun?

Hal ini terkait puluhan juta surat suara dalam kontainer, yang tercoblos untuk salah satu pasangan. Nyatanya setelah diperiksa, hal tersebut adalah kabar menyesatkan semata.

Ada juga isu belasan juta pemilih fiktif yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2019. Pun begitu, isu jutaan e-KTP yang disiapkan untuk mendukung salah satu calon dalam Pilpres mendatang.

Kenyataannya, KPU dan Kementerian Dalam Negeri sudah mengklarifikasi tuduhan tak berdasar tersebut adalah hoaks.

Berikutnya, tudingan Amien Rais, soal tempat penghitungan suara Pilpres Mendatang. Dia menyindir di Hotel Borobudur banyak jin yang akan memenangkan pasangan calon pesaing yang bukan didukungnya.

KPU dan Bawaslu sudah memastikan, penghitungan nantinya akan dijaga ketat pihak keamanan dengan pengawalan para saksi dua pasangan calon.

Masih panas juga, adalah tudingan lembaga survei yang kini tidak bisa lagi dipercaya. Menurut mereka hasil yang dikeluarkan yang selalu memenangkan petahana, tak layak dipercaya.

Semua lembaga survei pun sudah menjelaskan, mereka selalu berada di posisi objektif. Metodologi yang digunakan juga diurai lengkap dengan alasan dan margin erornya.

Jangan lupa, soal permintaan pihak asing  sebagai pemantau agar Pemilu 2019 berjalan adil. Nyatanya, dari daftar yang dikeluarkan Bawaslu, sudah ada 2 pihak asing dari 51 pemantau yang sudah diverifikasi.

Teranyar, ada tuduhan kepada pihak kepolisian dan TNI yang berpihak kepada calon petahana. Soal grup chat dan pengakuan salah seorang Kapolsek yang dimutasi, langsung menjadi konten gorengan tendensius.

Pihak kepolisian dan TNI telah berulangkali menegaskan akan netral dan fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu.

Sayang, semua penjelasan, klarifikasi dan bantahan pihak yang dutuduhkan tak membuat mereka puas. Dengan opini dan paradigmanya, mereka selalu mencari pembenaran tentang tuduhan tersebut.

Parahnya, kini terindikasi banyak agitasi yang dilakukan, untuk memprovokasi para pendukung akar rumput. Tujuannya, agar mereka marah jika kekalahan menjadi hasil dalam penghitungan suara nanti.

Apalagi kini isu yang dihembuskan untuk tidak mempercayai lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) jika terjadi sengketa Pemilu. Upaya mendelegitimasi Pemilu, penyelenggara dan sejumlah lembaga negara tentunya sangat berbahaya.

Hal ini jelas harus diwaspadai pihak keamanan. Masifnya lontaran isu tersebut berpotensi konflik horizontal. Bayangkan, jika kekalahan adalah hasil akhir untuk pihak tersebut. Sudah bisa diprediksi, tudingan Pemilu curang dan tidak adil akan menjadi bahan provokasi.

Bayangkan jika kelompok massa di beberapa daerah mengacau karena tidak puas atas hasil pemilihan yang sebenarnya demokratis. Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini?

Kondisi ini jelas harus dipetakan pihak keamanan. Kepolisian dan TNI harus tegas demi menjaga keutuhan NKRI. Ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan salah satu pihak tak bisa dibiarkan berlarut.

Pemilu harusnya menjadi pesta akbar bangsa Indonesia. Tidak semestinya Pemilu justru akan menjadi bom waktu perpecahan sesama anak bangsa.

Yakinlah dua pasangan yang berkontestasi dalam Pilpres 2019, merupakan empat putra terbaik Indonesia. Biarkan rakyat memilih dengan segala nalar dan logikanya.

Tak perlu para oknum elite politik merecoki bahkan meracuni masyarakat dengan ancaman dan berita bohong.

Jika menang tak perlu berpongah diri, kalah pun tak usah meratapi. Biarkan kemenangan itu bermartabat, kalah juga tetap terhormat.

Karena sejatinya, Pemilu ini tentang masa depan Indonesia. Masa depan kita semua…

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed