oleh

Parah, Warga Jepang Masuk DPT Pilpres 2019

Seorang wanita berwarga negara Jepang bernama Ran Natsukawa, masuk dalam DPT di TPS 007 Desa Treman, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Masuknya Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang ini, dikarenakan Natsukawa memiliki KTP Elektronik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minut, telah melaporkan temuan tersebut ke KPU untuk dicek kebenarannya.

Robby Manoppo, anggota Komisioner KPU Minut yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan menyebut, temuan Bawaslu ini sedang diproses di KPU.

“Memang benar bahwa ada WNA yang masuk DPT Pemilu 2019, dan temuan Bawaslu ini masih diverifikasi faktual oleh KPU, karena WNA memiliki KTP Elektronik,” kata Manoppo.

Anggota Bawaslu Minut, Rahman Ismail mengatakan, temuan WNA ini diketahui setelah tim melakukan pengecekan silang,  dan ada nama WNA yang masuk DPT Perbaikan Dua.

“Ibu Ran Natsukawa memang betul WNA Jepang, dia memiliki E-KTP karena suaminya adalah warga Desa Treman,” sebut Ismail.

Ismail menambahkan, ada kejanggalan yang ditemukan Bawaslu dalam kasus ini, karena WNA tersebut lahir di Jepang, namun sesuai data yang dilihat melalui sistem online KPU, WNA tersebut kelahiran Kota Tomohon.

Untuk kasus ini, Ismail mengatakan sudah dilaporkan ke pihak Bawaslu Sulut, dan rencananya tim dari Bawaslu Minut akan menyambangi rumah WNA asal Jepang tersebut untuk melakukan klarifikasi.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda membenarkan temuan tersebut dan menyatakan kasus ini akan ditelusuri, dan untuk informasi awal pihaknya akan mengecek data WNA yang terdaftar di DPT.

“Kami sudah mendapat laporan dari Bawaslu Minut, dan temuan ini masih ditelusuri, dan apabila benar masuk DPT maka kami akan merekomendasikan ke KPU untuk dikeluarkan dari DPT,” jelas Malonda.

Dia juga menambahkan, apabila ternyata ada kesengajaan memasukan WNA di dalam DPT pada saat pemuktahiran data perbaikan kedua, maka akan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

“Apabila ada unsur kesengajaan maka ada sanksi tegas yang menanti, dan itu sesuai dengan Pasal 488 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” pungkasnya.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed