oleh

Kisruh BSG, Serangan Pertama Poros Nasdem untuk Olly?

Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara, Bank Sulut Gorontalo (BSG) mendadak kisruh, pasca ditariknya Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Situasi ini bisa bertambah rumit apabila Pemkot Kota Kotamobagu, Pemkot Manado dan Pemkab Minahasa Utara, benar-benar menarik RKUD mereka dari Bank SulutGo.

Tersiar kabar bahwa ketiga Kabupaten/Kota tersebut juga bakal mengikuti jejak Pemkab Bolmong.

Hal ini membuat Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey berang dan menuding ada permainan di balik rencana tersebut. Bank BUMN lain juga disinyalir ikut bermain membackup langkah tiga pemerintah kab/kota tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa penarikan dana tersebut terjadi dalam kurun waktu bersamaan?  Mungkinkah ini adalah agenda dan trik politik salah satu partai besar di Sulut?

Bukan rahasia lagi, kini partai Nasdem menjelma jadi satu kekuatan politik besar di Sulut. Kebetulannya, daerah yang mengancam akan memindahkan dana dari bank Sulut semuanya adalah dedengkot partai Nasdem Sulut.

Yasti Mokoagow, Tatong Bara, Vicky Lumentut dan Vonny Panambunan adalah 4 pemimpin daerah dari 15 kabupaten/kota di Sulut. Bisa jadi Max Lomban dengan Pemkot Bitung akan melakukan hal sama, sebagai ‘langkah solidaritas’ poros Nasdem.

Hal ini jelas mengindikasikan dugaan Bank SulutGo, kini ditarik masuk dalam pusaran panggung politik jelang pemilihan gubernur 2020.

Langkah tersebut menjadi manuver pertama partai Nasdem menyerang Olly Dondokambey-Steven Kandou, sekaligus tabuhan gong perang melawan PDIP.

Bila pemindahan RKUD ketiga Pemkab/Pemkot ini benar-benar terealisasi, maka dipastikan ketegangan politik semakin meruncing, terutama melibatkan PDIP dan Nasdem.

Diketahui, tahun 2020 adalah tahun politik di Sulut, jabatan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw akan berakhir. Dari sisi waktu,  publik mafhum ini adalah permulaan yang tepat untuk memulai pergerakan.

Dugaan itu mungkin benar bisa juga salah, namun ketegangan politik jelang 2020 tidak seharusnya mengorbankan Bank SulutGo.

Sisi lain, Bank SulutGo juga bisa berkaca untuk bisa lebih profesional. Banyak keluhan yang dialamatkan kepada Bank SulutGo terkait pelayanan dan kemudahan, terutama kepada para Aparatur Sipil Negara. Belum lagi jika ‘Torang pe Bank’ ini dibandingkan dengan bank BUMN dan bank swasta lain.

Pemindahan RKUD memang sepenuhnya hak pemerintah daerah. Namun, kekuasan bukan untuk merugikan bank daerah tersebut.

Apalagi adanya kesepakatan seluruh kepala daerah baik kabupaten/kota ketika mendirikan Bank SulutGo soal penyertaan modal dan penyimpanan RKUD.

Dana pemerintah daerah itulah yang berandil besar dalam menggerakkan pertumbuhan pengelolaan keuangan di Bank SulutGo.

Kini publik akan menjadi saksi, kisruh Bank SulutGo benar berangkat dari niat pemimpin untuk mensejahterakan ASN atau ada motif ada lain.

Jangan sampai alasan mensejahterakan masyarakat itu hanya untuk membungkus kepentingan politik, dengan syahwat melanggengkan kekuasaan.

Biar waktu yang menjawabnya…

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed