oleh

Publik Akan Nilai SBY Ada di Belakang Andi Arief

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyebut, keresahan yang disebabkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, harus segera diakhiri.

Menurutnya, Partai Demokrat sebagai tempat Andi Arief bernaung harus menjatuhkan sanksi yang berat. Hal ini kata Ngabalin, karena Andi Arief telah menyebarkan berita bohong dan meresahkan masyarakat.

“Publik resah seolah penyelenggara Pemilu (KPU) tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu dipicu oleh kabar hoaks yang disebarkan Andi Arief. Pimpinan partai Demokrat harusnya menegur dan menjatuhkan hukuman kepada dia,” jelasnya.

Lanjut Ngabalin, jika jajaran pimpinan partai Demokrat diam dan tak mengambil langkah, publik bisa saja menginterpretasikan lain.

“Jangan salahkan publik, jika nama Presiden keenam, SBY turut terbawa dan dianggap ada di belakang langkah Andi Arief. Partai Demokrat, terutama SBY akan diasumsikan melakukan pembiaran terhadap kadernya yang melakukan kekacauan di ruang publik,” jelasnya.

Juru bicara pemerintah ini menegaskan, tak seharusnya seorang politisi partai besar yang notabene pernah menjadi partai berkuasa, justru membuat keresahan dan menyerang pemerintah saat ini dengan kabar hoaks.

“Saudara Andi Arief  selalu mengeluarkan fitnah, pernyataan provokatif dan kabar hoaks. Ini tidak boleh dibiarkan SBY,” kata Ngabalin.

Diketahui, Andi Arief sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dia dilaporkan karena diduga menyebarkan kabar bohong soal kontainer yang berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta.

Andi Arief kemudian melaporkan balik sejumlah nama kepada polisi, karena menuding dirinya menyebarkan kabar palsu, Senin (7/1/2019). Dia berargumen, cuitannya hanya meminta pihak terkait untuk mengecek lokasi yang dimaksud.

Sebelumnya, Andi Arief pernah menghebohkan publik dengan menyebut Prabowo Subianto adalah Jenderal kardus, terkait pemilihan sosok wakil presiden. Dia bahkan dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera karena tudingan tersebut.

Akhir tahun 2018, Andi Arief memberikan pernyataan tendensius, yang meminta Presiden Jokowi mengganti mata Novel Baswedan. Hal ini karena kasus hukum penyiraman air keras terhadap Novel belum tuntas oleh pihak kepolisian.

Awal tahun, dia memprovokasi Letjen Doni Monardo yang tidak jadi dilantik sebagai Kepala BNPB. Menurutnya, pemerintah telah mempermalukan Monardo karena tak melantiknya, meski undangan sudah tersebar. (Sumber: merdekautara.com).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed