oleh

Dihargai Rp54 Ribu, Pemilik Lahan Tol Mengadu ke DPD

Pembebasan lahan Tol Manado-Bitung, menjadi pembahasan Badan Akuntabilitas Publik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulawesi Utara.

Badan Akuntabilitas Publik DPD Sulut menggelar pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan jalan tol yang belum terselesaikan.

Anggota DPD RI asal Sulut, Marhany Pua bersama anggota DPD lainnya, John Pieris, Ahmad sadeli Karim  dan Antung Fatmawati bertatap muka langsung pemilik lahan di Kantor DPD Sulut, Jumat (30/11/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Marhany Pua menerima surat aduan dari warga Bitung yang tanahnya dilalui pembangunan jalan tol.

Mereka meminta DPD untuk bisa memberi solusi terkait permasalahan pembebasan lahan, sehingga tidak berlarut-larut.

“Saya kira sudah selesai, ternyata belum sepenuhnya tuntas. Disini kita akan sama-sama mencari solusi terbaik, sehingga permasalahan ini clear dan tidak ada yang rugi,” kata Pua.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dimana masyarakat di Bitung menyampaikan surat aduan terkait pembebasan lahan tol.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan pertemuan ini, untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terutama soal biaya ganti rugi yang dinilai terlalu kecil.

“Saya heran kenapa harga tanah saya hanya Rp54 ribu, per meter, padahal lokasinya berada di kawasan perumahan yang memiliki akses jalan utama,” kata Nikolas warga Madidir Bitung.

Dirinya merasa panitia pembebasan lahan mempermainkan mereka, dengan memberikan harga yang tidak wajar, jauh dibawah harga standar.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, Fredy Kolintama menyebut, pihaknya tidak ikut campur dalam penentuan harga tanah.Karena itu adalah tanggung jawab apraisser yang ditunjuk.

“Kami tidak tahu berapa harga yang ditentukan, karena itu bukan kerja kita. Karena tim penilai harga dilakukan oleh Balai Jalan, jadi mereka yang lebih tahu,” kata Kolintama.

Menurut Kolintama, dalam menentukan nilai harga suatu tanah yang digunakan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan empat cara, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta penyerahan hasil.

“BPN tidak masuk dalam penentuan harga tanah masyarakat karena itu pada proses perencanaan dan persiapa. BPN masuk pada tahan ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi kita tidak tahu, cuma melaksanakan saja,” ujarnya.

Hasil pertemuan ini akan dibawa kedalam rapat tingkat DPD di Jakarta, untuk dicarikan solusi yang tepat, sehingga permasalahan ini cepat selesai.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed