oleh

PNS dan Hukum Tua Kampanye, Siap-siap Dipidana

Badan Pengawas Pemili (Bawaslu) kabupaten Minahasa Utara, menggelar Rapat Koordinasi Sentra Penegak Hukum Terpadu, di Aryaduta Hotel Manado, Kamis-Jumat (29-30/11/2018).

Rapat ini dihadiri oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu, yaitu pengawas Pemilu, penyidik dari kepolisian dan jaksa.

Komisioner Bawaslu Minut, Rocky Ambar mengatakan paling banyak sengketa pemilu terjadi pada tingkat kecamatan.

Dia berharap adanya koordinasi yang baik dari aparat kepolisan dan panwaslu di kecamatan, sehingga sengketa pemilu dapat diselesaikan dengan baik.

“Bawaslu hanya menerima laporan kecurangan pada saat pemilu. Bila terjadi pelanggaran sesuai aturan akan kami tindak, dan ketentuan hukum akan tetap diberlakukan,” katanya dalam rakor tersebut.

Lanjutnya, pihak kepolisian dan Panwascam harus melakukan pemantauan kampanye bersama, juga pantauan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

Bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka harus secepatnya diambil langkah persuasif, sehingga persoalan bisa langsung terselesaikan.

Wakapolres Minut, Kompol Moh Monoarfa menjelaskan, semua yang tergabung dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu, memiliki  peran yang kuat dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu.

“Kami tidak hanya harus memahami dan menjalani setiap aturan perundang-undangan yang ada. Tetapi kita juga harus satu persepsi dalam melaksanakan tugas masing-masing,” kata Monoarfa.

Manoarfa menambahkan, langkah strategi yang harus segera diambil dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah dengan menyamakan persepsi antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.

Terkait dengan pemahaman hukum, harus didukung dengan baik dari kepolisian maupun kejaksaan, sehingga dapat memperkuat lembaga Bawaslu.

Wakapolres menegaskan, meski tanpa ada keterangan tersangka namun memiliki alat bukti pelanggaran pemilu, maka itu bisa diproses sesuai dengan KUHAP.

“Minimal dua alat bukti , saksi sudah bisa diproses. Untuk lebih memperkuat alangkah bagusnya saksi ada dua supaya lebih menguatkan,” tegasnya.

Hukum Tua, PNS serta perangkat desa hanya bisa memantau dari luar tempat pelaksanaan pemilu. Mereka tidak diperkenankan turun lapangan, apalagi mengikuti kampanye karena hukumnya bisa pidana.

“Mereka yang PNS, Hukum Tua dan perangkat desa cuma bisa awasi dari luar pelaksanaan Pemilu. Tidak boleh hadir dan memantau dalam kampanye. Jika terbukti sanksinya bisa pidana,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Minut, Simon Awuy berharap selesainya kegiatan ini, bisa terbentuk kekompakan antar panwascam, kepolisian dan kejaksaan dalam menuntaskan perkara pemilu.

Penulis : Dax Timpal

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed