oleh

Ormas LMI Lantik Pengurus Baru

Organinasi Masyarakat (Ormas) Laskar Manguni Indonesia (LMI) baru saja melantik pengurus baru untuk Kecamatan Modoinding, Minahasa Selatan dan Kecamatan Mooat, Bolmong Timur.

Upacara pelantikan pengurus LMI Kecamatan Modoinding, Minahasa Selatan dihadiri oleh Wakapolresta Minahasa Selatan, Kompol Prevly Tampanguma.

Tampanguma menegaskan, LMI adalah organisasi adat masyarakat Minahasa, yang harus tetap berdiri dan menyuarakan satu kesatuan bagi Indonesia.

“Saya mengajak semua anggota LMI untuk menjadi motor penggerak terdepan, terutama dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta keutuhan NKRI,” kata Tampanguma.

Kehadiran Ormas adat LMI bisa membantu aparat keamanan terutama polisi dan TNI, dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Sulut.

Dengan begitu, Tampanguma berharap LMI boleh senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan positif, dalam rangka menjaga keutuhan bersama.

LMI saat ini merupakan salah satu organisasi adat terbesar di tanah Minahasa. Bersama Brigade Manguni, LMI menjadi ormas yang diharapkan bisa menjaga Sulut tetap aman dari berbagai gangguan kamtibmas.

Komitmen LMI dalam menuntaskan perkara dan membela kepentingan masyarakat Sulut, sering mereka utarakan dan lakukan.

Belum lama ini, Tonaas Wangko LMI Sulut, Hanny Pantouw mendesak kejati Sulut untuk segera mengusut tuntas kasus pemecah Ombak di Likupang, Minahasa Utara.

Untuk merespon dukungan tersebut, Ketua LMI berkunjung langsung ke Kantor kejaksaan Tinggi Sulut, baru-baru ini.

Kepada Kajati, Hanny Pantouw menyatakan dukungannya kepada Kejati untuk segera menuntaskan kasus pemecah ombak Likupang, yang jalan ditempat.

“Kami sebagai ormas adat Minahasa, masih percaya sama Kejati Sulut, kami harap kasus pemecah ombak bisa cepat tuntas,” kata Pantouw kepada media.

Dirinya berharap dengan dukungan dari ormas adat Minahasa, Kejati Sulut bisa menunjukkan taringnya dalam memberantas perampok uang rakyat.

Pantouw juga membeberkan, apabila Kejati tidak dapat menyelesaikan kasus ini, LMI bersama ormas adat Minahasa lainnya membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Kami tetap yakin dengan Kejati, tapi apabila mereka tidak mampu menuntaskan kasus ini, kami siap membawa kasus ini ke pintu KPK,” tegasnya.

Kajati Sulut M. Roskanaedi kepada media menjelaskan, korpsnya masih terus melakukan langkah hukum terkait kasus korupsi pemecah ombak.

“Sekarang masih berproses, kami pastikan kasus ini akan berlanjut hingga tuntas. Kita tunggu saja,” kata Roskanaedi.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed