oleh

Tiru Langkah Fahri Hamzah, Politisi ini Dapat Jabatan

Sepak terjang politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Bart Senduk memang diacungi jempol.

Bart Senduk malah diangkat menjadi Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (Fraksi RNK), menggantikan Felly Runtuwene. Padahal Senduk sudah dipecat dari PKPI dan sementara menunggu proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Surat pergantian pimpinan fraksi dibaca oleh ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat sidang KUA PPAS APBD tahun 2019, Senin (5/11/2018).

Surat pergantian pimpinan fraksi RNK, ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Noldy, Lamalo tanpa sepengetahuan Felly Runtuwene selaku ketua fraksi.

Sontak saja informasi tersebut membuat suasana sidang jadi ramai, banyak anggota dewan yang bertanya-tanya, mengenai pergantian pimpinan fraksi tersebut.

Felly Runtuwene tak terima putusan tersebut dan melayangkan protes kepada pimpinan sidang.

Protes keras yang dilayangkan politisi Nasdem ini adalah, mengenai surat yang masuk dari fraksi dianggap illegal, karena tidak sepengetahuan dirinya.

Runtuwene juga  protes karena sang pengganti dirinya, Bart Senduk dalam masa persiapan PAW.

Ketika dikonfirmasi media, Bart Senduk menyebut pergantian pimpinan fraksi legal. Diapun meminta Felly Runtuwene untuk tidak perlu mencampuri urusan partainya.

“Jangan dong seenaknya dia mencampuri partai kami. Urusan internal keanggotaan saya di partai masih sementara diproses di pengadilan,” kata Senduk.

Dirinya meminta semua pihak menghormati putusan fraksi yang mengangkatnya menjadi ketua fraksi.

“Saya dipercayakan menjadi ketua fraksi mulai hari ini, saya akan tetap masuk kerja sebagai anggota DPRD,” tambahnya.

Walau sudah resmi menjabat ketua fraksi, namun nasib Bart Senduk tetap di ujung tanduk. PKPI telah resmi mengeluarkan Surat PAW terhadap dirinya. Dimana Senduk akan diganti oleh Herly Umbas.

Tak terima di PAW, Bart Senduk justru menggugat balik Pimpinan Pusat PKPI dan Pimpinan DPD PKPI Sulut.

“Gugatan sudah kami sampaikan ke PN Manado, tinggal menunggu jadwal sidangnya. Kita tunggu saja,” ujar Hamid Ali, kuasa hukum Bart Senduk.

Wakil Sekretaris PKPI Sulut Jelly Siwy menyebut, Surat PAW yang dikelurkan PKPI terhadap Bart Senduk, adalah bentuk konsistensi dari AD ART partai.

“Surat PAW sudah sesuai dengan AD ART, dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Nasional, kata Siwy,” Kamis (1/11/2018).

Proses gugatan di pengadilan, Siwy menyebut itu hak dari yang bersangkutan untuk menempuh langkah hukum.

Namun diingatkannya, sejauh ini langkah dari Partai untuk mengajukan PAW, sudah sejalan dengan apa yang diatur dalam AD/ ART Partai.

“Yang pasti dasar pengajuan PAW sudah dikaji oleh pihak DPD dan DPN, dan tidak dilakukan seenaknya pasti ada pertimbangan yang mendasar,” tegasnya.

Pada dasarnya DPN tetap menghormati langkah dari kader PKPI saudara Bart Senduk, namun sebagai pengurus DPD, Siwi tetap menjalankan petunjuk pimpinan.

“Sebagai pengurus partai, kami berkewajiban meneruskan petunjuk pimpinan, termasuk PAW saudara Bart Senduk,” tegas Caleg DPRD Sulut Dapil Manado ini.

Hal ini mengingatkan kejadian serupa yang mendera Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Saat itu, dia dipecat dari keanggotaan PKS serta jabatannya di anggota DPR dan Wakil Ketua DPR.

Fahri kemudian melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan hukum. Hasilnya, Fahri menang hingga di tingkatan MA. Hingga saat ini, Fahri tak tergantikan sebagai wakil ketua DPR RI meski tak memiliki partai.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed