oleh

Awas Provokasi Masif Soal Bendera Tauhid!

Pembakaran bendera berkalimat Tauhid dalam kegiatan Hari Santri Nasional oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) berujung panjang.

Dua respon berbeda muncul setelah itu. Ada pihak yang marah karena membakar kalimat suci agama Islam. Sisi lain, ada yang kukuh bendera itu merupakan representasi Hizbut Tahrir Indonesia  (HTI), organisasi terlarang yang sudah dibubarkan pemerintah.

Akibatnya, muncul demo ribuan umat Islam di berbagai daerah. Mereka mendesak pemerintah menyeriusi hal ini, termasuk menangkap para pembakar bendera.

Untungnya, pemerintah tanggap dan sigap atas kejadian yang terjadi. Pihak kepolisian langsung mengamankan pembawa dan para pembakar bendera tersebut.

Wakil Presiden juga langsung mengumpulkan para pimpinan Ormas Islam se-Indonesia dan segera mengeluarkan pernyataan sikap agar masyarakat tidak terprovokasi.

Pimpinan Banser dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib, jika menemukan unsur pidana dalam kasus pembakaran bendera. Keadaan yang sempat memanas perlahan sejuk dan kondusif.

Namun, satu hal yang terungkap dalam sebagian aksi demo, adalah munculnya gambar salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden sekaligus tagar 2019 ganti presiden.

Sekilas, bisa disimpulkan demo tersebut disusupi unsur politis dengan menunggangi isu agama.

Bukan hanya itu, sejumlah orang yang sebelumnya masuk dalam struktur HTI, kini mengelak jika bendera tersebut adalah milik organisasi. Mereka tegas mengungkapkan itu adalah bendera Rasulullah yang berisikan kalimat tauhid.

Publik, terlebih masyarakat Indonesia beragama Islam dalam hal ini jelas harus bijaksana. Harus tahu memilah dan menganalisa, kasus ini lebih kental aroma politisnya.

Provokasi masif menunggangi isu agama harus diwaspadai sebagai bentuk penyusupan oknum tak bertanggung jawab, demi kepentingan lain.

Publik harus menahan diri serta membiasakan diri menjadi cerdas dengan membuka referensi sambil mengembangkan logika  pemahaman.

Ketika HTI masih belum ditetapkan sebagai organisasi terlarang, tak bisa dipungkiri itu adalah bendera yang diklaim milik HTI. Jejak digital berseliweran sebagai penguat argumen itu. Jelas.

Kini, ketika isu bendera mulai dibelokkan dan dikaitkan dengan masa Rasulullah, publik harus lebih awas.

Secara referensi, penjelasan tentang bendera Rasul, diragukan kesahihannya. Akan ditemukan perbedaan beragam soal warna. Ada yang menyebut warna hitam, putih, merah, bahkan ada yang bilang berwarna kuning. Dari isinya juga ada yang bilang bendera itu kosong, yang lain menyebut ada kalimat Tauhidnya.

Masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah juga berbeda penggunaanya. Dinasti Umayyah memakai warna hijau, sedang Abbasiyah menggunakan hitam dan pernah juga warna putih. Secara logika, bagaimana Umayyah dan Abbasiyah tak mengikuti Rasulullah?

Mungkin ada yang menukil riwayat Thabrani dan Abu Syeikh yang mengatakan bendera Rasul hitam dan panjinya putih. Tulisan Prof Dr KH Nadirsyah Hosen, sudah menjelaskan itu adalah riwayat dhaif, melihat jejak rawi Ahmad bin Risyidin yang dianggap pembohong.

Soal peradaban, tulisan zaman Rasulullah juga berbeda dengan yang tertulis dalam bendera tersebut. Saat itu belum ada titik dan menggunakan khat kufi. Dari sejarah, bisa diketahui seni kaligrafi Arab lahir, ratusan bahkan ribuan tahun setelah Rasulullah wafat.

Terpenting, pengibaran bendera Rasulullah ditujukan sebagai pembeda pasukan saat perang. Ingat, itu dikibarkan hanya saat di medan perang. Jadi, tak ada relevansinya jika bendera itu dikibarkan setiap saat, apalagi dalam keadaan damai dan tentram.

Publik harus tegas membedakan garis pembatas antara kalimat Tauhid dan sebuah bendera. Ketika berwujud bendera, otomatis itu melambangkan sebuah negara atau organisasi.

Mungkin itu sudut pandang para pembakar bendera tersebut, yang ingin menunjukkan kecintaannya terhadap NKRI. Mereka tak mau melihat bendera ormas yang ingin mengganti ideologi negara, berkibar lagi.

Namun semua sepakat, ayat Alquran apalagi kalimat Tauhid begitu mulia. Itu adalah nafas mendasar sejak awal memeluk Islam hingga akhir hayat. Tak ada yang setuju jika kalimat itu dilecehkan.

Publik kini dituntut untuk bisa berpikir lebih kritis. Membela akidah adalah hal yang sangat wajar. Namun jangan sampai pergerakan itu hanya dipergunakan apalagi dibelokkan menjadi kepentingan politik.

Pada akhirnya, kekacauan dan kehancuran negara sejumlah negara Timur Tengah bisa menjadi rujukan pola pikir publik. Jangan sampai perang saudara berkecamuk hanya karena agitasi para oknum politisi atau ulama dadakan.

Terlalu banyak dan terlampau besar hal yang harus dipertaruhkan bahkan dikorbankan. Bangsa ini adalah anugerah tak terkira dari Allah SWT yang harus dijaga bersama.

Soal presiden 2019, semua sudah digariskan-Nya. Siapapun yang terpilih nanti adalah yang dianggap terbaik oleh rakyat Indonesia.

Biarlah demokrasi itu berproses dalam khitahnya, tanpa perlu menunggangi isu agama, apalagi membenturkan sesama Muslim untuk saling gontok-gontokan apalagi beradu fisik.

Semoga….

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed