oleh

Wow, Lapor Korupsi Dapat Rp200 Juta

Peraturan pemerintah yang memberikan imbalan kepada pelapor dugaan korupsi, mendapat sambutan baik dari berbagai elemen masyarakat di Sulawesi Utara.

Dengan diterbitkannya PP 43/2018, setiap warga negara Indonesia yang melihat adanya tindakan kecurangan, dan praktik korupsi, bisa melaporkan kepada KPK dan pihak yang berwajib.

Dikatakan, penghargaan yang akan diberikan pemerintah kepada pelapor, adalah berbentuk piagam dan premi, dengan nilai beragam hingga maksimal Rp200 juta.

Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo memberi nilai positif, atas Peraturan Pemerintah tersebut.

“Dengan begitu, pemerintah membangun langkah konkrit dalam memberantas praktik korupsi. Apalagi masyarakat sekarang bisa lapor. Sangat bagus dong, katanya di Jakarta.

Namun menurutnya, masyarakat jangan hanya suka melapor saja, namun tidak memiliki bukti yang kuat.

“Harus melapor dengan memiliki bukti yang lengkap dan kuat, jangan tidak ada bukti terus melapor, itu sih malah lebih salah lagi,” tambahnya.

Peraturan yang sudah dibuat tersebut, telah di sahkan oleh kementerian Hukum dan HAM RI, tertanggal 18 September 2018 lalu.

Peraturan Pemerintah tersebut, juga telah masuk dalam lembaran negara RI, tahun 2018 dan diberi nomor 157.

Ketua Ormas Barisan Nasional Indonesia (Badai) Sulut Frangky Barens, memberi apresiasi terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Kepada Manadopedia.com, Barens menyebut dengan begitu masyarakat juga diberikan peran untuk saling menjaga, sehingga praktik korupsi bisa dicegah sedini mungkin.

“Ini merupakan langkah cerdas pemerintah. Saya rasa dengan begitu masyarakat hingga tingkat bawah bisa saling menjaga. Ini juga bisa meminimalisir angka korupsi di tanah air,” ungkap salah satu Caleg DPRD Sulut di Manado, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Lumentut ke Nasdem, Korupsi Bantuan Banjir Trending Topic

Diketahui, PP 43/2018 menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan informasi, dan dugaan tindak pidana korupsi, kepada pejabat yang berwenang. Itu berlaku juga di badan publik ataupun penegak hukum.

Untuk informasi yang dilaporkan bisa melalui lisan ataupun tertulis. Juga bisa melalui elektronik dan nonelektronik.

Pelapor juga diwajibkan melaporkan data diri lengkap, berupa identitas pelapor dan uraian tentang apa yang akan dilaporkan, paling tidak tetang fakta dugaan kasus korupsi.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikitnya memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi.

Dan yang paling terpenting menurut Jaksa Agung RI adalah, pelapor dugaan korupsi juga akan diberikan perlindungan hukum.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed