oleh

Pembayaran Lahan Bendungan Kuwil Ada Permainan?

Proyek pembangunan Bendungan Waduk Kuwil-Kawangkoan di Minahasa Utara Sulawesi Utara, hingga kini masih menyisakan beberapa permasalahan.

Dua tahun berjalan, ternyata belum semua pembebasan lahan diselesaikan pihak pemerintah.

Proyek ini sendiri, dirancang untuk menyuplai kebutuhan air di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan proyek ini selesai pada tahun 2020 mendatang.

Ternyata masih ada sejumlah warga pemilik lahan yang belum dibayaran haknya. Mereka menolak harga yang diberikan, karena merasa nilainya terlalu kecil.

Pemerintah membayar pemilik tanah di lokasi bendungan Kuwil  tanah dengan kisaran Rp20 ribu hingga 200ribu per meter. Hingga kini warga masih mengharapkan harga yang lebih layak kepada pemerintah.

Dari informasi yang diterima manadopedia, rencananya sejumlah warga akan melakukan aksi demo, Senin (24/9/2018) untuk menuntut hak atas tanahnya.

Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), John Rondonuwu yang akan turut mendampingi warga pemilik lahan membenarkan jadwal tersebut.

Menurutnya, aksi ini dilakukan karena hingga kini pemerintah belum menuntaskan pembayaran lahan yang dijadikan lokasi proyek bendungan Kuwil.

Yang mengejutkan, dia juga menyentil harga lahan yang dibayarkan jauh di bawah nilai taksasi sesungguhnya.

“Kami meminta pihak BPN dan Balai Sungai/jalan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya.

Ketua Barisan Garuda Indonesia (BADAI) Frangky Barens, juga memberikan pernyataan serupa. Menurutnya, pemerintah harusnya bisa memberikan ganti rugi yang wajar.

Pengerjaan waduk Kuwil kata dia, bisa terhambat dan tidak bisa selesai pada 2020 mendatang, sesuai target Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah harus mengambil jalan tengah dengan berdialog bersama warga. Itu mungkin bisa menjadi solusi,” katanya kepada Manadopedia.com.

Tidak hanya masalah Bendungan Kuwil. Barens menilai, tuntutan masyarakat adat Minahasa terkait rusaknya Waruga juga harus segera diselesaikan.

Waruga ini adalah warisan leluhur nenek moyang Minahasa yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi siapapun pihak yang merasa merusak Waruga untuk bisa bertanggung jawab.

“Saya minta pihak yang merusak Waruga wajib bertanggung jawab terhadap adat daerah Sulawesi Utara, sehingga tidak memberikan nuansa yang buruk, terhadap pembangunan infrastruktur pemerintah,” tegas Barens.

Sumber lain manadopedia mengatakan, ada lahan yang dihargai harga 150ribu per meter. Ketika dilakukan penilaian appraiser dari Perusahaan Appraisal Independen, harganya justru melambung mencapai 800ribu per meter.

Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek pembangunan Lokasi Bendungan Kuwil Desember 2016 sudah menegaskan, akan membayarkan ganti rugi yang layak kepada masyarakat

Menurut Jokowi, proyek ini sangat bermanfaat untuk ketersediaan air tiga daerah sekitar bendungan.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Proyek Bendungan Kuwil-Kawangkoan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Novi Ilat mengakui ada sebagian lahan yang masih disengketakan.

Menurutnya, warga sebagai pemilik lahan tidak menerima jika hanya dibayarkan ganti rugi senilai Rp20 ribu hingga Rp200 ribu per meter.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon Watania, juga membenarkan, masih ada sekitar 10 persen pemilik lahan yang belum bersedia tanahnya dijual karena masalah harga.

Baca juga: Ring Road 3 Solusi Kemacetan Manado, ini Lokasinya

Diketahui, Pembangunan Waduk Kuwil membutuhkan luas lahan sebesar 306,81 hektare. Dan pengerjaan pembangunan ini dibagi menjadi dua tahap pekerjaan.

Tahap pertama dikerjakan oleh PT Daya Mulia Turangga dan PT Wijaya karya. Nilai kotraknya juga tidak main-main, mencapai RP783,264 miliar. Tahap kedua dengan biaya Rp640,341 miliar dikerjakan oleh PT Nindya Karya.

Penulis : Habel Sirenden

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed