oleh

Perda Perlindungan Nelayan Siap Terbit

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di Sulut, dibuktikan dengan akan dibuatnya Perda Perlindungan Nelayan.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan Perda ini disusun sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada nelayan.

Menurutnya, Perda ini untuk melindungi nelayan Sulut dari berbagai kebijakan Kementerian Perikanan dan kelauatan, yang dianggap sudah melewati batas.

“Perda disusun atas respon dari nelayan. Keluhan nelayan akan dilindungi dalam Perda ini diantaranya sulitnya nelayan Sulut memperoleh izin kapal,” kata Olly.

Perda ini menurut Olly sebagai terobosan hukum atas setiap masalah yang timbul dari kebijakan menteri Susi, Sulut kini menjadi salah satu daerah yang menerapkan Perda.

Agar tidak terjadi masalah di akan datang, Olly menyebut penyusunan Perda nelayan ini akan melibatkan banyak pakar hukum asal Sulut.

“Ada beberapa pakar hukum dari Universitas Sam Ratulangi yang bersama Pemprov menyusun Perda ini,” ujarnya.

Lebih lajut Olly berharap, Perda yang disusun ini bisa menjadi jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi nelayan di Sulut.

Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Tradisional BAHR Manado, Fahmi Kangiden menyambut baik dengan dibuatnya Perda Perlindungan Nelayan.

Menurutnya, Perhatian yang diberikan Pemprov Sulut, lewat  Perda Perlindungan Nelayan akan membantu nelayan dalam meningkatkan produktivitas tangkapan mereka.

“Semoga Perda ini bisa menyelesaikan masalah yang dialami nelayan di Sulut. Nelayan bisa memperoleh jaminan perlindungan yang diberikan Pemprov,” kata Kangiden kepada Manadopedia.com.

Dari data yang dikeluarkan Dinas Kelauatan dan Perikanan Sulawesi Utara pada awal 2018, tercatat ada 33.943 nelayan di Sulut yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Jumlah ini sesuai dengan jumlah nelayan yang sudah menerima program kartu nelayan dan sudah teregistrasi di Dinas DKP Sulut.

Kartu nelayan ini merupakan kartu identitas nelayan di Sulut yang sudah teregistrasi dan berhak menerima fasilitas penunjang sebagai seorang nelayan. Termasuk juga kartu asuransi nelayan.

Kepala Seksi Kenelayanan, Kelembagaan Bidang Perikanan Tangkap Sulut, Ellist Bawuno menjelaskan, target DKP semua nelayan bisa mendapatkan kartu nelayan sehingga bisa menerima fasilitas yang ada.

“Masih banyak nelayan yang belum didata dan mendapatkan kartu Indentitas nelayan,” katanya.

Sesuai data yang ada, Bawuno  menjelaskan bahwa nelayan terbanyak terdapat di Kota Bitung yaitu berjumlah 7.310 bitung. Lalu Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada 5.900 nelayan.

Sedangkan jumlah keseluruhan nelayan di Sulut, yang sudah mengganti asuransi nelayan hanya sekitar 21.166.

“Cakupannya kepemilikan kartu ini sangat luas. Semua pelaku perikanan, entah dia nelayan yang tidak memiliki perahu dan kapal, pengusaha serta pembudidaya perikanan, tetap termasuk dalam kategori ini,” pungkasnya.

Penulis : Emmanuel Athlon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed