oleh

Syafruddin dan Assaat, Presiden RI yang Terlupakan

Tahun 2019, Bangsa Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan.

Masyarakat Indonesia akan memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan Anggota DPD RI.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Selain memilih wakilnya di empat lembaga legislatif tersebut, masyarakat juga akan memilih calon presiden dan wakil presiden.

Untuk pertama kalinya, Pemilihan anggota legislatif digelar bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakilnya.

Presiden petahana, Joko Widodo bersama pasangannya akan bertarung dengan pasangan pesaing untuk menduduki kursi orang nomor satu dan dua periode 2019-2024.

Joko Widodo hingga kini disebut sebagai presiden ke-7 Indonesia. Namun, menilik sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka, ternyata hal tersebut adalah suatu kekeliruan.

Ada dua nama Presiden RI yang terlupakan sejarah, padahal memiliki sumbangsih dan kontribusi besar untuk Indonesia.

Mereka adalah Syafruddin Prawiranegara dan Mr Assaat. Keduanya pernah menjadi pemegang kekuasaan tertinggi untuk menggerakkan pemerintahan Indonesia.

Dua nama tersebut menjabat di antara masa pemerintahan Soekarno, akibat situasi bangsa saat itu yang belum kondusif pasca kemerdekaan.

 

Syafruddin Prawiranegara

Belanda yang belum rela Indonesia merdeka, terus mengusik pemerintahan Indonesia dan berusaha menjajah kembali Indonesia yang kaya dan makmur. Itu ditandai dengan agresi Militer Belanda I (Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (Desember 1948).

Ketika terjadi agresi Militer Belanda II di ibukota negara waktu itu Jogjakarta, Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta sudah membaca situasi.

Mereka yang tahu Belanda akan menangkap keduanya karena merupakan pemimpin tertinggi Republik Indonesia yang baru merdeka.

Sadar konsekwensi jika pemerintahan RI kosong, Soekarno langsung mengirimkan telegram kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukitinggi, Sumatera Barat.

Isi pesan tersebut agar Syafruddin Prawiranegara segera bersiap membentuk pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) jika Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Presiden dan Wapres RI.

Benar saja, Belanda menangkap Soekarno-Hatta kemudian diasingkan ke Manumbing, Pulau Bangka pada tahun 1948.

Sejak Agresi Militer Belanda II hingga masa penahanan duo eksekutif RI tersebut, Syafruddin Prawiranegara menjadi pemegang komando tertinggi pemerintahan Indonesia.

Keputusan pembentukan PDRI tersebut membuat RI dengan lantang bisa bersuara ke dunia internasional tentang agresi militer Belanda. Akibatnya Belanda di-bully dan dikecam sejumlah negara termasuk PBB.

PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang kemudian menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) untuk menyelesaikan sengketa pendudukan Belanda di Indonesia sebelum Konfrensi Meja Bundar (KMB).

Belanda akhirnya bersedia melakukan perjanjian Roem-Royen yang digelar di Hotel Des Indes, Jakarta pada 7 Mei 1949.

Perjanjian tersebut dihadiri Indonesia dan Belanda serta perwakilan Australia yang ditunjuk Indonesia, perwakilan Belgia yang ditunjuk Belanda dan perwakilan Amerika Serikat sebagai pihak netral.

Perjanjian Roem Royen memaksa Belanda menghentikan agresi militer dan mengakui kedaulatan RI meski masih berada di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Soekarno-Hatta dan sejumlah tokoh lain yang ditahan pun dilepaskan dan kembali ke Jogjakarta. Selanjutnya diadakan pertemuan antara Soekarno-Hatta dengan pemerintahan PDRI.

Syafruddin Prawiranegara akhirnya menyerahkan mandat presiden PDRI yang dipegangnya kepada Soekarno tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

Total waktu Syafruddin Prawiranegara menjabat adalah sekitar tujuh bulan yakni sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.

 

Mr. Assaat

Usai pelaksanaan perjanjian Roem Royen, diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Agustus-November 1949.

Hasilnya, tanggal 27 Desember 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat (RIS) dan akan menarik semua pasukan yang ada di Indonesia.

Soekarno menjadi Presiden RIS dengan 9 negara Bagian yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.

Mr Assaat diamanatkan menjadi Presiden Negara Republik Indonesia yang wilayahnya mencakup DKI Jakarta, Banten, Sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa Tengah dan Jogjakarta

Pada tahun 1950, negara bagian RIS melebur dan bersatu kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno kembali menjadi presiden RI sebelum dilengserkan dalam sidang MPRS tahun 1967 dan digantikan Soeharto.

Total Mr Assaat menjabat sebagai Presiden RI selama delapan bulan yakni dari 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

Jadi hingga kini, seharusnya Indonesia mengakui sembilan Presiden bukan tujuh seperti kekeliruan sejarah yang selama ini terjadi.

Presiden I: Soekarno (18 Agustus 1945-22 Februari 1967)

Presiden II: Syafruddin Prawiranegara  (19 Desember 1948-13 Juli 1949)

Presiden III: Mr Assaat (27 Desember 1949-15 Agustus 1950)

Presiden IV: Soeharto (22 Februari 1967-21 Mei 1998)

Presiden V: Baharudin Jusuf Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999)

Presiden VI: KH Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)

Presiden VII: Megawati Soekarnoputri  (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Presiden VIII: Susilo Bambang Yudhoyono  (20 Oktober 2004-20 Oktober 2014)

Presiden IX: Joko Widodo (20 Oktober 2014-…)

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed