oleh

Pemerintah tak Boleh Kalah dengan Kaum Intoleran

Rekomendasi tahap pertama 200 mubalig dari pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia, mendapat tentangan dari segelintir orang.

Mayoritas yang tidak setuju menuding pemerintah memecah belah umat Islam. Argumen mereka, pemerintah tak seharusnya mengurusi para ulama.

Dari alasan yang dikemukakan, mulai jelas teridentifikasi kelompok mana di balik penentangan tersebut. Ketika diamati lebih detail, kelompok itulah justru yang berulang kali membawa negara ini ke dalam suasana tak kondusif.

Pemerintah tak boleh lagi takut dengan kelompok yang mendukung intoleran, radikalisme apalagi terorisme.

Mengatur konten ceramah para pemuka agama merupakan hak pemerintah, ketika bicara soal keamanan dan ketertiban negara.

Pemerintah tak boleh lagi kecolongan seperti Pilkada Jakarta. Ketika pemerintah terlalu ramah kepada kaum intoleran, Masjid justru digunakan sebagai alat politik pemenangan satu calon kepala daerah.

Parahnya, para penceramah diwajibkan ‘meracuni’ jamaahnya agar menjadi pembenci perbedaan agama dan etnis. Bukan hanya itu, mereka yang seakidah namun berbeda pandangan politik juga dijadikan musuh.

Rekomendasi 200 nama mubalig jelas merupakan langkah berani pemerintah yang patut diapresiasi.

Namun dilihat dari jumlahnya, harus diakui masih jauh dari angka ideal. Kemenag sudah berjanji akan terus merevisi, mengupdate jumlah penceramah secara kontinu dan berkala.

Tetapi langkah itu masih terkesan kurang efektif dan efisien, meski bisa dipahami hal tersebut untuk mencegah resistensi dan kegaduhan yang makin besar.

Usulan agar pemerintah mencoba melakukan serangan lebih frontal terhadap kaum intoleran kini mengemuka.

Kementerian Agama RI dinilai lebih baik mengumumkan mubalig yang masuk daftar hitam atau tak layak menyampaikan ceramah. Alasannya juga diminta dibuka ke publik termasuk track recordnya.

Usulan itu mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama dan Muhamaddiyah. Hal itu jelas bertujuan untuk mencegah menyebarnya paham intoleran, radikal dan terorisme yang berpotensi perpecahan dan disintegrasi.

Usulan ini merupakan tantangan baru terhadap pemerintahan rezim ini agar lebih tegas dan frontal memerangi kaum intoleran dan radikal. Apalagi, beberapa penceramah yang mengeluarkan konten kebencian dan intoleran justru memiliki pengikut yang cukup besar di media sosial.

Belum lagi dukungan terhadap para penceramah intoleran tersebut. Sudah menjadi rahasia umum ada partai politik yang terafiliasi dengan ormas atau kelompok pendukung intoleran.

Terkini, ada stasiun televisi nasional dengan pimpinannya yang makin tendensius menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tersebut.

Jelang Pilkada 2018 dan tahapan Pilpres 2019 dilaksanakan, pemerintah diminta harus lebih tegas tanpa kompromi. Tak perlu takut, mayoritas masyarakat Indonesia pasti selalu berada di belakang aparat negara ketika berbicara keutuhan NKRI.

Ingat juga, kelompok yang selama ini mengatasnamakan Islam, tak pernah mewakili suara seluruh umat Islam di Indonesia. Umat Islam Nusantara sejatinya masih sabar menjadi silent majority, namun tahu kapan bergerak demi keutuhan NKRI.

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed