oleh

Pilpres 2019 Jadi Bom Waktu, Jika Jokowi…

Pemungutan suara Pemilihan Presiden akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019.

Meski masih setahun, tahapan Pilpres yang akan dimulai bulan Agustus 2018 mulai panas. walaupun pasangan calon yang berlaga belum ditetapkan, dua kelompok masyarakat Indonesia kini jelas sudah terbelah.

Fitnah, berita bohong dan ujaran kebencian terus bertebaran di media sosial akibat fanatisme terhadap calonnya masing-masing.

Hal ini memang merupakan warisan dari pertarungan Pilpres 2014.  Saat itu masyarakat Indonesia terbelah, ada yang mendukung Joko Widodo ada juga yang memihak Prabowo Subianto.

Ketika Joko Widodo akhirnya terpilih secara konstitusional sebagai Presiden Indonesia ke-7, rasa benci antar pendukung seakan tetap masih menyala dan malah makin membesar.

Parahnya, hal itu kemudian berlanjut dan memuncak saat Pilkada Jakarta 2017.

Pendukung pemerintahan Joko Widodo diasosiasikan sebagai pihak pendukung gubernur petahana Basuki Tjahaya Purnama. Sebaliknya, pendukung Prabowo dan poros Gerindra-nya sebagai oposisi memihak Anies Baswedan yang diusung.

Ujaran kebencian dengan isu etnis dan agama terus ditebar. Terungkap juga, penolakan salat jenazah dan intimidasi dalam masjid merupakan strategi politik.

Kali ini kubu Prabowo yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, ibarat pertandingan skor menjadi 1-1.

Jadilah Pilpres 2019 sebagai ajang penentuan. Satu tahun jelang Pilpres 2019, saling serang di media sosial kembali memanas. Mulai dari kritikan, sindiran, sarkasme, hinaan bahkan fitnahan sudah bertebaran.

Keadaan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga Hari H nanti, bahkan pasca pemungutan suara nanti. Apalagi kemungkinan pertarungan ulang dua calon yang sama akan tersaji kembali.

Hal ini tak boleh terus dibiarkan, pemerintah harus awas dan waspada dengan hal ini.

Jika terus dibiarkan pemerintahan Jokowi, hal ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak menjadi perpecahan NKRI, kerusuhan atau hal menakutkan lain.

Kondisi keamanan bangsa Indonesia pasca Pilpres begitu mengkhawatirkan jika keadaan ini terus berlanjut. Tak ada yang bisa menjamin sikap para pendukung yang kalah nanti bisa legowo.

Mobilisasi massa terkait Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi pengalaman berharga buat pemerintah dan dua alat negaranya, TNI-polri.

Satu hal, selama ini pemerintahan Jokowi terlalu toleran dengan hinaan dan fitnahan para pembenci atas nama demokrasi bangsa.

Demokrasi adalah kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat. Namun, demokrasi itu punya koridor dan aturan.

Kritik itu berbeda dengan hinaan atau fitnahan, terlebih kepada simbol-simbol negara.

Pemerintah juga terlalu berusaha menyenangkan semua pihak. Padahal hal tersebut jelas merupakan hal tak mungkin dan sia-sia belaka.

Sebaik apapun kinerja pemerintah tetap akan ada pihak yang tak pernah puas dan tetap mengkritik.

Sudah kewajiban pemerintah menjaga keutuhan NKRI. Sebagai hal yang wajib juga mendengar keresahan anak bangsa di seluruh pelosok Indonesia.

Rakyat Indonesia marah jika ujaran kebencian dan saling hujat para tokoh menjadi tontonan wajib setiap harinya.

Parahnya, yang ketahuan sebagai ulama palsu atau profesor gadungan justru dibiarkan makin menunjukkan kepongahannya di ruang publik.

Sudah saatnya juga, pemerintah memberlakukan aturan pemilik akun media sosial sama dengan aturan pemilik nomor provider ponsel yang baru diberlakukan. Setiap pemilik akun media sosial harus menggunakan nama asli lengkap dengan nomor kartu identitasnya.

Ini untuk mencegah banyaknya akun palsu yang pada praktiknya memang banyak dipakai untuk menyebarkan kebencian.

Rakyat Indonesia butuh ketenangan, kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya.

Infrastruktur, ekonomi dan pendidikan memang penting bagi masyarakat. Namun semua itu bakal sia-sia, jika keamanan tak kondusif, penegakan hukum yang tumpul karena intervensi sekelompok massa.

Rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Masyarakat Indonesia itu ada ribuan suku, enam agama dan puluhan kepercayaaan.

Sekelompok massa atau ormas yang selalu teriak menunjukkan kebencian tak pernah mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Suara sebagian kecil para alumni peserta demo tiga angka jangan juga digeneralisir sebagai suara seluruh umat Islam di Indonesia.

Islam itu agama Rahmatan Lil Alamin. Pemeluknya juga menunjukkan sikap yang menyejukkan dan menjadi teladan, bukan memalukan atau menyesatkan.

Islam itu dilihat dari cara bertutur dan sikapnya bukan dari kehitaman dahi atau panjangnya jubah putih.

Masyarakat Indonesia yang beragama tersebar di seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi.

Sudah saatnya pemerintahan Jokowi  bersikap tegas dan adil. Bersikap atas nama semua rakyat Indonesia yang lintas suku dan agama.

Selama berpegang konstitusi untuk menegakkan aturan dan menciptakan keamanan bangsa, mayoritas rakyat Indonesia pasti mendukung.

Sekali lagi, jangan biarkan bom waktu itu terus menyala…

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed