oleh

Mungkin Indonesia Lebih Baik Menjadi Negara Federal

Jelang Pemilihan Umum dan Pilpres 2019 masyarakat Indonesia makin terbelah.

Sikap pro kontra terhadap pemerintah sejatinya merupakan hal wajar dan demokratis.
Namun yang menjadi permasalahan serius, friksi yang terjadi antar kelompok selalu melibatkan ujaran kebencian dan fitnah.

Yang lebih memiriskan, isu agama, ras dan ideologi terus menjadi bahan gorengan untuk membangkitkan rasa kebencian sesama anak bangsa.

Jika berkaca pada kejadian yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika dan Eropa hal ini mulai mengkhawatirkan. Potensi disintegrasi dan perpecahan di Negara Kesatuan Republik indonesia sangat riskan terjadi.

Beruntung, dua alat negara TNI dan Polri begitu sigap dengan setiap Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan (HTAG) yang terjadi.

Wawasan Nusantara yang selama ini terlupakan dan tak lagi didengungkan untuk generasi muda, tetap menjadi haluan utama menjaga keutuhan NKRI bagi TNI dan Polri.

Beberapa periode bangsa ini, sudah membuktikan disharmonisasi dan disintegrasi bangsa hampir mengoyak dan mencerai-beraikan seluruh masyarakat indonesia. Iklim politik yang cenderung tak lagi demokratis selalu menjadi pemicu utama terpecahnya masyarakat indonesia.

Belum lagi situasi ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan di Indonesia.

Hal tersebut membuat banyak pihak kembali mengapungkan ide untuk membuat sistem negara indonesia menjadi negara federal.

Hal ini bukan tidak setuju dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan semata bertujuan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat indonesia. Terlebih bangsa Indonesia menghadapi situasi ‘krisis kebangsaan’ seperti saat ini.

Dengan 34 provinsi, 93 kota, 415 Kabupaten, 5 Kotif, 17.504 pulau dan 1340 suku bangsa, memang tak adil jika pembangunan kebijakan harus terus menunggu keputusan dari Jakarta.

Usul negara federal sebenarnya sudah bergulir sejak zaman Sultan Hamid II, Mohammad Hatta hingga pemerintahan Gus Dur.

Meski pemberlakuan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sudah diberlakukan, pada praktiknya pemerataan belum terjadi.

Sistem otonomi daerah yang menurut Gus Dur adalah titik tengah NKRI dan negara federal, masih terkendala pusat yang kurang responsif atas kebijakan pemerintah daerah. Belum lagi jika mengharuskan ada deal-deal politik antara pejabat daerah dengan elite di tingkat pusat.

Jika konsep negara federal diberlakukan, negara bagian akan memiliki otonomi yang tinggi serta bebas berkreasi membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal setempat.

Tanpa bermaksud memecah belah atau menggurui, hal ini yang selama ini menjadi sumber kecemburuan masyarakat di daerah luar pulau jawa. Apalagi dengan adanya sistem daerah istimewa untuk beberapa daerah.

Melihat perkembangan pesat negara Timor Leste yang dulunya adalah Provinsi ke-27 Republik Indonesia, ide tersebut makin mendapat pembenaran. Hal tersebut juga bisa membuat kecemburuan masyarakat di Kalimantan, Sulawesi dan Papua akan hilang.

Lihat juga, kompetisi mengusung tokoh di Pilpres 2019 dengan Presiden Threshold-nya yang kini dengan sendirinya menciptakan faksi yang saling gontok-gontokan.

Padahal, harus diakui banyak tokoh terbaik bangsa yang mempunyai kualitas dan kapabelitas tak kalah dari tokoh yang dianggap populer dari berbagai survey, tapi tak mendapat kesempatan karena bukan orang politik.

Fenomena Susi Pujiastuti dengan ijazah SMP-nya membuka mata publik, pendidikan formal tak selamanya berbanding lurus dengan kualitas memimpin.

Ada hal lebih lebih penting di atasnya, mencintai Indonesia tanpa pamrih dan tanpa kepentingan lain.

Dengan sistem negara Federal, banyak pemimpin dengan kejeniusan kepemimpinan dan konsepnya bisa berlomba secara sehat untuk memajukan daerahnya.

Sekali lagi, konsep negara federal bukan untuk memecah persatuan dalam bingkai NKRI. Ini semata untuk meredam potensi disintegrasi sekaligus memeratakan pembangunan.

Mencontoh Amerika Serikat yang berbentuk federal namun berbingkai United Stated, penolakan terhadap konsep negara federal tak relevan lagi menjadi polemik. Lihat juga Australia, India bahkan Malaysia yang kini tampil sebagai negara maju.

Paling logis, mungkin para pakar tata negara bisa membuatkan konsep modifikasi negara federal namun tetap dengan semangat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Penulis: Efge Tangkudung

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed