oleh

Benarkah PKPI Sengaja Dijegal oleh Tokoh ini?

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan Jendral AM Hendropriyono resmi menjadi partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal itu menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan PKPI berhak menjadi kontestan pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Namun di balik perjuangan panjang PKPI, datang cerita mengejutkan.

Dari informasi yang diterima manadopedia, ternyata ada upaya dari tokoh besar yang merupakan pimpinan partai politik agar tak meloloskan PKPI.

“Dalam sebuah pertemuan Ketum kami (Hendropriyono) sempat marah besar, bahkan sampai membentak dan memukul meja kepada salah seorang ketua partai politik besar di hadapan dua orang menteri,” kata pimpinan PKPI yang meminta namanya disimpan.

Menurutnya, kejadian tersebut terjadi belum lama ini. Namun, dia tak bisa memastikan permasalahan sebenarnya antara dua tokoh tersebut.

Diketahui, perjalanan PKPI menjadi partai peserta Pemilu dengan nomor urut 20 tersebut memang terbilang sangat terjal.

Ketika pengumuman partai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKPI bersama Partai Bulan Bintang (PBB) justru langsung terpental dari Peserta Pemilu. 14 Partai Politik (Parpol) lain melenggang mulus sebagai peserta Pemilu.

PKPI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu. PKPI dianggap bermasalah dengan syarat kepengurusan dan keanggotaan di sejumlah daerah.

Ketika memasuki tahapan mediasi dengan KPU yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetap berakhir buntu. PKPI memilih menyelesaikan sengketa di jalur persidangan lewat proses ajudikasi Bawaslu.

“Setelah musyawarah yang melelahkan, kami bermufakat untuk tidak sepakat. Jadi nanti akan diselesaikan lewat proses ajudikasi di Bawaslu,” ujar AM Hendropriyono , Selasa (27/2/2018).

Hasil yang sama juga diterima PKPI saat putusan Bawaslu. Bawaslu tetap berpendapat PKPI tidak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan, sesuai hasil verifikasi di 4 provinsi dan 73 kabupaten/kota.

“Memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya demikian diputuskan dalam rapat pleno dan dibacakan kepada para pihak dan terbuka untuk umum,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, yang menjadi ketua majelis pemeriksa sidang, Selasa (6/3/2018).

PKPI kemudian melakukan perlawanan terakhir dengan mengajukan banding atas putusan Bawaslu RI di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta.

Setelah melewati persidangan panjang, PTUN akhirnya menetapkan PKPI sebagai anggota Pemilu 2019, Rabu (11/4/2018).

Majelis hakim PTUN menyatakan KPU telah melakukan kesalahan prosedur dalam proses verifikasi di beberapa daerah.

KPU akhirnya melaksanakan putusan PTUN dan memberikan nomor urut 20 kepada PKPI.

Penulis: EfgeTangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed