oleh

Basuki Tjahaya Purnama Ajukan PK, Ini Pertimbangannya

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengajukan memori Peninjauan Kembali.

Hal ini diketahui lewat beredarnya berkas memori Peninjauan Kembali atas nama mantan Bupati Belitung Timur tersebut dalam kasus Penistaan Agama yang dikirimkan kepada pihak Mahkamah Agung (MA).

Berkas tersebut diketahui sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 2 Ferbuaru 2018. Dalam berkas terlihat nama kantor pengacara yang merupakan adik kandung Ahok, Law Firm Fifi Lety Indra and Partners. Dari informasi, Senin (19/2/2018) akan ada pemberitahuan resmi dari MA ataupun PN Jakarta Utara.

Jika hal tersebut benar, sidang proses Peninjauan Kembali nantinya akan dimulai usai pihak MA menerima berkas dan menunjuk hakim. Proses persidangan akan dilakukan di PN Jakarta Utara lewat perintah MA.

Strategi tim kuasa hukum Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) memang terbilang berbeda dari kebanyakan kasus.

Usai mendapat vonis dua dan ditahan sejak 9 Mei 2017 di Markas Komando Brimob Depok, Ahok tak melakukan proses banding. Saat itu, berkas yang sempat dimasukkan di PN Jakarta Utara, ditarik kembali oleh Keluarga dan tim kuasa hukum Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Senin (22/5/2017).

Dalam keterangan persnya, istri Ahok Veronica tan membacakan surat yang ditulis oleh suaminya tersebut.

“Selain berterima kasih kepada pendukung, Ahok mengaku sudah belajar mengampuni dan menerima semua kenyataan yang terjadi” kata Vero.

Demi kepentingan bangsa, Ahok mengaku rela menjalani masa hukuman dua tahun di dalam penjara. Saat itu banyak pengamat sudah memprediksi Ahok akan melakukan Peninjauan Kembali (PK) jika menarik berkas bandingnya. Namun hingga delapan bulan ditahan, langkah tersebut baru dilakukan Ahok.

Alasan mencabut memori banding disebut banyak pengamat agar keputusan PN Jakarta Utara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Syarat Peninjauan Kembali adalah jika keputusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Diketahui, dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukuman PK tidak mempunyai risiko sebesar banding di Pengadilan Tinggi atau jika berlanjut Kasasi ke Mahkamah Agung. Jika menempuh dua langkah tersebut, hukumannya ada kemungkinan bisa diperberat. Lain halnya dengan PK, meski PK ditolak hukuman tetap akan sama dan tidak mungkin diperberat.

Hal ini tertulis dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi

‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

Tim kuasa hukum Ahok bisa mengajukan argumentasi permintaan PK dilakukan karena dasar dan alasan putusan yang dinyatakan bertentangan satu dengan yang lain. Tim penasihat hukum akan mencoba memperlihatkan kekhilafan hakim sebagai suatu kekeliruan nyata.

Jika nantinya Mahkamah Agung menerima permohonan PK maka Ahok bisa dibebaskan atau diberikan hukuman yang lebih ringan. Jika pun permohonan PK ditolak, Ahok tetap akan menjalankan 2/3 masa tahanan dikurangi masa remisi.

Penulis: Efge Tangkudung

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed